Vol. 9 No. 1 (2024): Aktual Justice

Articles

• PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBERI DAN PENERIMA SUAP YANG DILAKUKAN MANTAN BUPATI TABANAN SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA

  I Wayan Sumadiana, I Gusti Ngurah Aristiawan

  1-14

  • PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBERI DAN PENERIMA SUAP YANG DILAKUKAN MANTAN BUPATI TABANAN SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA

• KEPASTIAN HUKUM DAN HAK KONSTITUSIONAL: DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERLINDUNGAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN

  Choirul Anam, Karyoto Ahmad

  15-27

  • KEPASTIAN HUKUM DAN HAK KONSTITUSIONAL: DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 97/PUU-XIV/2016 2 TERHADAP PERLINDUNGAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN

• PENGARUH PARIWISATA TERHADAP DISKRIMINASI REKRUTMEN PEKERJA PADA PERUSAHAAN DI BIDANG PARIWISATA

  Ni Komang Ratih Kumala Dewi

  28-49

  • ANALISA YURIDIS KONFLIK NORMA DALAM UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN DAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT DISKRIMINASI REKRUTMEN PEKERJA PADA PERUSAHAAN DI BIDANG PARIWISATA

• ANALISA YURIDIS FLEKSIBILITAS PERJANJIAN PERKAWINAN DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NO. 69/PUU-XIII/2015

  Wayan Santoso

  50-66

  • ANALISA YURIDIS FLEKSIBILITAS PERJANJIAN PERKAWINAN DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PUU- XIII/2015

• KEWENANGAN MENGADILI OLEH BASWALU ATAS SENGKETA PROSES YANG DI ATUR DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

  Angri Dianto Kofi, Erikson Sihotang

  67-79

  • KEWENANGAN MENGADILI OLEH BASWALU ATAS SENGKETA PROSES YANG DI ATUR DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

• HAK PREROGRATIF KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM MENCALONKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

  Fransiskus Wake, I Nyoman Suandika, Ni Made Rai Sukardi

  80-93

  • HAK PREROGRATIF KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM MENCALONKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN