IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DISDIKPORA) KABUPATEN BADUNG
Keywords:
Transparansi, Anggaran, Implementasi, Kebijakan Publik
Abstract
Transparansi anggaran harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat awam juga dapat mengetahui dan mengaksesnya. Kondisi tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka menganalisis (1) Bagaimanakah implementasi pengelolaan anggaran untuk meningkatkan transparansi di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung berdasarkan Perda Kabupaten Badung No. 16 Tahun 2018?; (2) Bagaimana transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung? dan (3) Apakah yang menjadi kendala dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi pengelolaan anggaran untuk meningkatkan transparansi di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung berdasarkan Perda Kabupaten Badung No. 16 Tahun 2018 dipengaruhi oleh (a) standar dan sasaran kebijakan, (b) Sumber daya kebijakan, (c) komunikasi antar organisasi, (d) karakteristik badan pelaksana, (e) disposisi implementor dan (f) kondisi sosial ekonomi dan politik; (2) Transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung belum bisa diwujudkan dengan baik; dan (3) Kendala dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung meliputi (a) kendala dari faktor sumber daya berasal dari keterbatasan sumber pembiayaan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Badung, (b) kendala dari faktor komunikasi berasal dari pola komunikasi yang memisahkan komunikasi diantara para pimpinan dan para pelaksana; dan (c) kendala yang berasal dari faktor disposisi disebabkan masih lemahnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan anggaran.
Kata Kunci: Transparansi, Anggaran, Implementasi, Kebijakan Publik.
References
Buku
Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Andrianto, Nico. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government. Malang: Bayumedia Publising.
Bahtiar, Arif. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Darise, Nurul. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks.
Didjaja, Mustopa. 2013. Transparansi Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
Dunn, William N. 1981. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Penyunting Muhadjir Darwin. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Edward III, George E., and Sharkansky, I. 2012. The Policy Predicament. San Fransisco: W.H. Freeman and Company.
Edward III, George E., 1980. Understanding Public Policy. Englewood, New Jersey: Prentice Hall Inc
Ermaya, Suradinata, 2013. Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam Kondisi Era Globalisasi. Bandung: Ramadhan.
Friedrick, Carl J. 2013. Man and His Government. Newyork: McGraw-Hill.
Ghozali, Imam dan Sabeni, Arifin. 2017. Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
Hogwood, Brian W., DAN Lewis A. Gunn. 2001. Policy analysis for the real world. Oxford: Oxford Univeristy Press.
Kawedar, Warsito, Abdul Rohman dan Sri Handayani. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
Krina, Loina Lalolo. 2013. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi& Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kristianten. 2016. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
Kumorotomo, Wahyudi dan Purwanto, Erwan Agus. A,E. 2005. Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasinya. Yogyakarta: MAP-UGM.
Maarse F. 2004. Implementation of Public Policies. Swets North America: Berwyn.
Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2014. Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.
Moleong, L. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.
Pasolong, Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Pramono, Hariadi, Restianto. Yanuar E., dan Bawono, Icuk Rangga. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Pusdiklatwas BPKP. 2013. Sistem Administrasi Keuangan Negara 1. Edisi 6. Jakarta.
Rochman, Meuthia Ganie. 2018. Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik). Jakarta: Penerbit Komnas HAM.
Sabarno, Hari. 2017. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika.
Santoso, Purwo. 2010. Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Sulaeman, Affan. 2012. Public Policy-Kebijakan Pemerintah. Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
Sungguno, Bambang. 2010. Hukum dan kebijaksanaan publik. Jakarta: Sinar Grafika.
Suradinata, E. 2013. Teori dan Praktek Kebijaksanaan Negara. Bandung: Ramadan.
Sutarno NS. 2011. Manajemen Perpustakaan. Jakarta: Samitra Media Utama.
Syahruddin, 2011. Reformasi Penganggaran Negara: Sebuah Paradigma Baru. Jakarta: Airlangga.
Tanjung, Abdul Hafiz. 2014. Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik, Yogyakarta: BPFE UGM.
Tjokroamidjoyo, Bintoro, 2011. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
Van Meter, Donald dan Horn, Carl Van. 1999. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society. London: Sage.
Wahab, Solichin Abdul. 2011. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Wibawa, Samudera, 2011, Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
______. 2014. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia.
Winardi, J. 2010. Azas-Azas Manajemen. Bandung: Alumni.
Makalah/Jurnal
Alim, M. Nizarul. 2013. “Efektivitas Perpaduan Komponen Anggaran dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontijensi Matching”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.10, No.2.
Arifani, Cindy. 2018. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris pada Pemerimtah Kota Jayapura). Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Vol. 13, No. 1.
Endrayani, Komang Sri, I Made Pradana Adiputra dan Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja)”. e-Journal Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2, No. 1.
Gunawan, Dimas Rizky. 2016. “Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)”. Jurnal Akuntansi Akrual, Vol. 8, No. 1.
Hajar, Nuzul Ibnu. 2017. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara”. Tesis, Magister Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, Kendari.
Kaha, Cornelia Diana. 2019. “Implementasi Pengelolaan Anggaran dalam Meningkatkan Transparansi di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung”. Tesis, Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Ngurah Rai, Denpasar.
Latief, Firmanto dan Mutiarin, Dyah. 2016. “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2014”. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 2.
Mardiasmo. 2012. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance”. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2, No. 1.
Medina, C dan Rufín, R. 2015. “Transparency Policy and Students’ Satisfaction and Trust”. Transforming Government: People, Process and Policy Vol. 9 No. 3.
Muljo, Hery Harjono, Heny Kurniawati dan Pahala. 2014. “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran”. Binus Business Review, Vol. 5 No. 2.
Pitono, Andi. 2011. “Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Dari Bupati Kepada Camat Bidang Pengembangan Otonomi Daerah dan Kependudukan”. Jurnal Pamong Praja Memikirkan dan Mencerahkan Pemerintahan, Jakarta : DPN-IKAPTK, Vol. I, No. 2.
Purnama, Fadhil Akbar dan Purwatiningsih. 2013. “Analisis Anggaran Sebagai Alat Bantu Penerapan Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Dalam Kaitannya Dengan Good Public Governance (Studi Kasus: APBN Tahun 2012 Di Kementerian Kesehatan RI). Jurnal. Program Studi Akuntansi Universitas Indonesia.
Putri, Hardina Sari. 2018. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2015”. Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
Ronald, Andreas dan Sarmiyatiningsih, Dwi. 2010. “Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo”. Efektif Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol.1, No.1.
Sa’adah, Binti. 2015. “Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar)”. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 3, Nomor 2.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Peunysunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.
Internet
Nurrochmat. 2010. Kebijakan Publik, Artikel diperoleh dari webside, http://www perpin. Wordpress.com.
Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Andrianto, Nico. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government. Malang: Bayumedia Publising.
Bahtiar, Arif. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Darise, Nurul. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks.
Didjaja, Mustopa. 2013. Transparansi Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
Dunn, William N. 1981. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Penyunting Muhadjir Darwin. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Edward III, George E., and Sharkansky, I. 2012. The Policy Predicament. San Fransisco: W.H. Freeman and Company.
Edward III, George E., 1980. Understanding Public Policy. Englewood, New Jersey: Prentice Hall Inc
Ermaya, Suradinata, 2013. Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam Kondisi Era Globalisasi. Bandung: Ramadhan.
Friedrick, Carl J. 2013. Man and His Government. Newyork: McGraw-Hill.
Ghozali, Imam dan Sabeni, Arifin. 2017. Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
Hogwood, Brian W., DAN Lewis A. Gunn. 2001. Policy analysis for the real world. Oxford: Oxford Univeristy Press.
Kawedar, Warsito, Abdul Rohman dan Sri Handayani. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
Krina, Loina Lalolo. 2013. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi& Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kristianten. 2016. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
Kumorotomo, Wahyudi dan Purwanto, Erwan Agus. A,E. 2005. Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasinya. Yogyakarta: MAP-UGM.
Maarse F. 2004. Implementation of Public Policies. Swets North America: Berwyn.
Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2014. Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.
Moleong, L. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.
Pasolong, Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Pramono, Hariadi, Restianto. Yanuar E., dan Bawono, Icuk Rangga. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Pusdiklatwas BPKP. 2013. Sistem Administrasi Keuangan Negara 1. Edisi 6. Jakarta.
Rochman, Meuthia Ganie. 2018. Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik). Jakarta: Penerbit Komnas HAM.
Sabarno, Hari. 2017. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika.
Santoso, Purwo. 2010. Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Sulaeman, Affan. 2012. Public Policy-Kebijakan Pemerintah. Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
Sungguno, Bambang. 2010. Hukum dan kebijaksanaan publik. Jakarta: Sinar Grafika.
Suradinata, E. 2013. Teori dan Praktek Kebijaksanaan Negara. Bandung: Ramadan.
Sutarno NS. 2011. Manajemen Perpustakaan. Jakarta: Samitra Media Utama.
Syahruddin, 2011. Reformasi Penganggaran Negara: Sebuah Paradigma Baru. Jakarta: Airlangga.
Tanjung, Abdul Hafiz. 2014. Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik, Yogyakarta: BPFE UGM.
Tjokroamidjoyo, Bintoro, 2011. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
Van Meter, Donald dan Horn, Carl Van. 1999. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society. London: Sage.
Wahab, Solichin Abdul. 2011. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Wibawa, Samudera, 2011, Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
______. 2014. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia.
Winardi, J. 2010. Azas-Azas Manajemen. Bandung: Alumni.
Makalah/Jurnal
Alim, M. Nizarul. 2013. “Efektivitas Perpaduan Komponen Anggaran dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontijensi Matching”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.10, No.2.
Arifani, Cindy. 2018. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris pada Pemerimtah Kota Jayapura). Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Vol. 13, No. 1.
Endrayani, Komang Sri, I Made Pradana Adiputra dan Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja)”. e-Journal Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2, No. 1.
Gunawan, Dimas Rizky. 2016. “Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)”. Jurnal Akuntansi Akrual, Vol. 8, No. 1.
Hajar, Nuzul Ibnu. 2017. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara”. Tesis, Magister Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, Kendari.
Kaha, Cornelia Diana. 2019. “Implementasi Pengelolaan Anggaran dalam Meningkatkan Transparansi di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung”. Tesis, Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Ngurah Rai, Denpasar.
Latief, Firmanto dan Mutiarin, Dyah. 2016. “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2014”. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 2.
Mardiasmo. 2012. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance”. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2, No. 1.
Medina, C dan Rufín, R. 2015. “Transparency Policy and Students’ Satisfaction and Trust”. Transforming Government: People, Process and Policy Vol. 9 No. 3.
Muljo, Hery Harjono, Heny Kurniawati dan Pahala. 2014. “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran”. Binus Business Review, Vol. 5 No. 2.
Pitono, Andi. 2011. “Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Dari Bupati Kepada Camat Bidang Pengembangan Otonomi Daerah dan Kependudukan”. Jurnal Pamong Praja Memikirkan dan Mencerahkan Pemerintahan, Jakarta : DPN-IKAPTK, Vol. I, No. 2.
Purnama, Fadhil Akbar dan Purwatiningsih. 2013. “Analisis Anggaran Sebagai Alat Bantu Penerapan Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Dalam Kaitannya Dengan Good Public Governance (Studi Kasus: APBN Tahun 2012 Di Kementerian Kesehatan RI). Jurnal. Program Studi Akuntansi Universitas Indonesia.
Putri, Hardina Sari. 2018. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2015”. Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
Ronald, Andreas dan Sarmiyatiningsih, Dwi. 2010. “Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo”. Efektif Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol.1, No.1.
Sa’adah, Binti. 2015. “Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar)”. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 3, Nomor 2.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Peunysunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.
Internet
Nurrochmat. 2010. Kebijakan Publik, Artikel diperoleh dari webside, http://www perpin. Wordpress.com.
Published
2023-03-31
How to Cite
Maharani, N. M. (2023). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DISDIKPORA) KABUPATEN BADUNG. Widyanata, 20(01), 40 - 48. https://doi.org/10.54836/widyanata.v20i01.1084
Section
Articles
