PATOLOGI MANAJEMEN PELAYANAN SEKTOR PUBLIK DALAM PROGRAM ADMINISTRASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
Abstract
Keterlibatan pemerintah desa dalam memberi pelayanan harus dilakukan dengan cepat dan akurat. Dalam kesuksesan pembangunan harus mampu bersinergi dengan baik dengan pemerintah pusat, Penyakit admiistrasi atau yang dalam hal ini disebut sebagai patologi menjadi suatu variable yang melekat pada buruknya tatanan pengelolaan system administrasi, buruknya manajemen pelayanan kepada masyarakat, tentu hal tersebut sangat menyimpang dari nilai-nilai dan kaidah dasar dari suatu proses implementasi kebijakan dalam mengoptimalkan manajemen pelayanan publik, dimana dalam hal ini kebijakan yang telah dibuat demikian rupa harus disukseskan dengan tahapan implementasi yang baik, oleh karena itu pemahaman terhadap masalah patologi administrasi dapat menjadi suatu landasan perbaikan administrasi. Penelitian ini adalah menganalisis data-data skunder yang telah didapatkan serta membandingkan dengan teori dan sistem administrasi yang baik. Hasil analisis dan pembahasan memunculkan beberapa poin evaluasi penting dalam menyelesaikan patologi administrasi pelayanan ADMINISTRASI diantaranya adalah Meningkatkan system pelayanan terpadu, Memaksimalkan fungsi Transparan dan Kecepatan Pelayanan ASN dengan pelaporan data secara online, melakukan pelayanan aduan langsung dari masyarakat.
References
Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2021.pdf.
Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 54. https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132
BANGUN, P. A. B. (2018). Implementasi Program Electronic Filing (E-Filing) Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Skripsi. Analisis Kesadahan Total Dan Alkalinitas Pada Air Bersih Sumur Bor Dengan Metode Titrimetri Di PT Sucofindo Daerah Provinsi Sumatera Utara, 44–48.
Dwidjowijoto, R. N. (2006). Kebijakan publik : Formula, implementasi, dan evaluasi.
Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. Jurnal Ekonomi
Pembangunan, 8(2), 127–135. https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45
Ketut Evi Susilawati, K. B. (2018). Jurnal_inter_1_V. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 17(1), 77–92. https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550
Makawata, R. V., Perizinan, P., Kabupaten, T., Sangihe, K., Pelayanan, B., Terpadu, P., & Sangihe, K.
K. (n.d.). DI DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL.
Ni Wayan Supriliyani, I. P. D. Y. (2018). Dinamika Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 ( Studi Kasus : Kota Denpasar ). Computers and Industrial Engineering, 2(January), 6. http://ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference Guide.pdf%0Ahttp://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html%0Ahttps://doi.org
/10.1016/j.cie.2019.07.022%0Ahttps://github.com/ethereum/wiki/wiki/White- Paper%0Ahttps://tore.tuhh.de/hand
Zia Ulhak, & Arif, S. (2017). Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Negara, 14(3), 134–146.
