Jurnal Yustitia

UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL MELALUI PERKEMBANGAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK

Kadek Endra Setiawan — Sun, 31 May 2026 00:00:00 +0000

Along with the advancement of information technology and telecommunications, the trade that is carried out electronically is also growing. As a result, evidence has developed with the emergence of electronic evidence which is an extension of valid evidence in accordance with the applicable procedural law in Indonesia. The purpose of writing this scientific journal is intended to better understand the urgency of civil procedure law reform in national legal development and the development and implications of evidence reform in civil procedure law reform. The research method used in this research is normative research method with legislative approach and conceptual approach. The result of this research is the urgency of civil procedure law reform in the development of national law is in the context of development in the field of law and efforts to improve national legal development, in addition to supporting the achievement of legal certainty. Electronic evidence has been regulated in the Company Documents Law and the ITE Law, but the two laws are not sufficient to meet the interests of practice related to proof using electronic evidence in resolving civil disputes to the court. Therefore, it is necessary to change the system of evidence in the settlement of disputes through the courts from a closed system to an open system in Indonesia through the reform of the national civil procedure law.

The PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM ERA DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH

TRISNA DEWI NI MADE — Sun, 31 May 2026 00:00:00 +0000

The Indonesian government, through the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN), has initiated a land digitalization policy as part of the modernization of public services in the agrarian sector. This policy is implemented through Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 3 of 2023 concerning the Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activities, which governs the issuance of electronic land certificates to replace traditional physical ones. This transformation offers positive impacts in terms of efficiency, transparency, and accessibility of land data. However, it also introduces new legal challenges, particularly regarding the legal protection of land rights holders.

This article aims to provide a juridical analysis of the extent to which legal protection is granted to landowners in the digitalization era, focusing on legal certainty, data security, and mechanisms for dispute resolution. Using a normative legal research method and analyzing the provisions of Regulation No. 3 of 2023 along with other related land regulations, this study finds that while electronic certificates are legally recognized, several potential risks remain—such as data breaches, system errors, and limited digital literacy among citizens. Therefore, it is crucial to strengthen regulatory frameworks, improve digital security systems, and conduct comprehensive public outreach to ensure that the rights of landowners are fully protected.

The study recommends that the digital transformation of land administration be implemented gradually, inclusively, and accountably, accompanied by continuous policy development and strict oversight. Thus, land digitalization can serve not only as a tool for administrative modernization but also as a means to reinforce justice and legal certainty for all land rights holders in Indonesia.

Keywords: Legal protection, Land rights, Digitalization, Electronic certificates, Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 3 of 2023

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam E-Commerce: Perspektif Konstitusionalisme Digital

I Made Sugita, I Made Sudharma — Sun, 31 May 2026 00:00:00 +0000

Proses registrasi data pribadi ke dalam sistem elektronik menyebabkan tingkat penggunaan layanan digital, termasuk e-commerce, semakin meningkat. Namun, kondisi ini sekaligus memperbesar kerentanan terjadinya kebocoran data pribadi konsumen pada e-commerce dan kemudian disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Data pribadi dan hak privasi merupakan hak konstitusional yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara seperti amanat Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dalam penggunaan platform digital termasuk dalam transaksi e-commerce. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam e-commerce ditinjau dari perspektif konstitusionalisme digital dan kedua, terkait dengan tanggungjawab marketplace terhadap pelanggaran pengelolaan data pribadi konsumen dalam e-commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengacu pada doktrin dan teori serta peraturan perundang-undangan serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di berbagai regulasi telah mengatur perlindungan hukum terhadap data pribadi baik perlindungan hukum secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif. Perlindungan secara preventif seperti persetujuan penggunaan data, perlindungan teknis pengamanan data serta dibentuknya otoritas pengawas independen pengedali data. Sementara perlindungan secara reperesif yaitu telah diaturnya mekanisme pengajuan keberatan, pengaduan dan tuntutan ganti rugi oleh konsumen yang merasa dirugikan dalam e-commerce. Marketplace memiliki tanggungjawab hukum atas kegagalan sistem pengamanan atau kelalaian data pribadi yang menggunakan layanannya. Apabila marketplace tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara kegiatan, hingga sanksi pidana jika terbukti mengakibatkan kerugian.

Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Lukisan Terhadap Plagiarisme Yang Menggunakan Artificial Inteligence

I Made Budiana, Ni Made Jaya Senastri, I B Gd Agustya Mahaputra — Sun, 31 May 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan algoritma Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru pada perlindungan hak cipta, khususnya terhadap karya seni lukisan yang memiliki karakteristik dan gaya khas penciptanya. Kemampuan AI dalam menghasilkan karya visual melalui proses pelatihan data (data scraping) yang bersumber dari karya-karya di internet berpotensi menimbulkan tindakan plagiarisme, baik terhadap ekspresi visual maupun gaya artistik tertentu. Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaturan hak cipta tentang ciptaan seni lukisan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas tindakan plagiarisme yang menggunakan AI. Kajian ini menerapkan metode kajian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh bahan hukum primer juga sekunder. Temuan kajian menerangkan bahwasanya perlindungan hak cipta pada karya seni lukisan telah dijelaskan Dalam Hak Moral serta Hak Ekonomi yang muncul secara otomatis selaras prinsip deklaratif. Namun demikian, belum terdapat pengaturan khusus mengenai plagiarisme berbasis AI sehingga menimbulkan kerugian bagi seniman. Oleh karena itu diperlukan pembaruan aturan agar dapat menyesuaikan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi pencipta pada zaman digitalisasi.

PERKEMBANGAN KEHIDUPAN PEREMPUAN HINDU-BALI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER DI ERA MODERN

I Ketut bakuh — Sun, 31 May 2026 00:00:00 +0000

The emergence of attention to gender issues is in line with the shift in the development paradigm that is more open to addressing the roles of men and women in society. This then becomes the basis for overcoming the problem of gender injustice that still occurs in society, especially in Bali. The purpose of writing this scientific journal is intended to better understand the development of gender thoughts in the Balinese region through real actualization in everyday life and changes in the inheritance system. This research method is a normative research method with a statutory approach, sociological approach, and conceptual approach. The result of this research is the development of gender equality in several sectors of Balinese life in modern times has provided a positive wind characterized by increased participation of Hindu-Balinese women in several sectors. The issuance of the Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KWP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 dated October 15, 2010 concerning the Results of the Great Pesamuhan III of the Main Assembly of Desa Pakraman Bali, shows that in general the customary inheritance law for Balinese Hindu women can be said to have experienced a lot of progress and lead to gender equality.

PENGATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2024

I Wayan Suka Antara Yasa — Sun, 31 May 2026 00:00:00 +0000

KPPU is a special organ that has a double duty in addition to creating order in business competition also plays a role in creating and maintaining a conducive business competition climate. In its development, the KPPU's legal arrangements have changed in line with existing business developments. The purpose of writing this scientific journal is to better understand the latest regulation of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 100 of 2024. The research method used in this research is normative research method with statutory approach and conceptual approach. The result of this study is the urgency of changing the regulation of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) to support the optimization and effectiveness of the implementation of duties and functions in the field of business competition supervision and supervision of partnership implementation, on the other hand, the laws and regulations governing KPPU are no longer in accordance with the needs and dynamics of the organization and legal developments. The position, duties and functions of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) have been regulated sequentially in Article 1 to Article 3 of Presidential Regulation No. 100 of 2024 concerning the Business Competition Supervisory Commission.

TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN GANDA ATAS OBJEK JAMINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDUDUKAN KREDITUR

Sun, 31 May 2026 00:00:00 +0000

Di Indonesia, keberadaan jaminan kebendaan memiliki peran penting untuk memberikan rasa aman bagi kreditur dalam menyalurkan pembiayaan dengan memberikan pinjaman dana kepada Debitur. Salah satu asas fundamental dalam hukum jaminan adalah prinsip kepastian hukum, di mana setiap objek jaminan idealnya hanya dapat dibebani oleh satu jenis pengikatan untuk menjamin satu atau beberapa hutang tertentu. Namun pada praktiknya, fenomena pembebanan ganda atas satu objek jaminan masih sering terjadi dan menimbulkan berbagai persoalan hukum yang signifikan. Kondisi ini memunculkan potensi konflik kepentingan, terutama terkait prioritas pelunasan kepada Kreditur apabila debitur wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum terhadap suatu objek jaminan yang dibebankan jaminan ganda dan mengkaji perlindungan hukum bagi kreditur terhadap objek jaminan yang dibebankan jaminan ganda. Penulisan ini dilakukan secara normatif dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum Sekunder yaitu literatur yang bersangkutan baik buku maupun jurnal, dan bahan hukum Tersier yaitu artikel-artikel di internet. Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah kepastian hukum terhadap objek jaminan yang dibebankan jaminan ganda pada dasarnya terjamin dalam hukum positif melalui asas publisitas (pendaftaran jaminan), prinsip prioritas berdasarkan tanggal pendaftaran, kekuatan eksekutorial sertipikat jaminan serta pengaturan eksplisit dalam UUHT dan UU Jaminan Fidusia mengenai kedudukan kreditur. Dengan mekanisme tersebut, walaupun pembebanan ganda secara praktik tetap terjadi, perlindungan hukum bagi kreditur pertama tetap kuat, sehingga struktur kepastian hukum tetap terjaga.

KAJIAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK VICTIM BLAMING DALAM PENANGANAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Sun, 31 May 2026 00:00:00 +0000

Fenomena victim blaming pada kasus pelecehan seksual di lingkup perguruan tinggi masih banyak terjadi. Korban justru dianggap sebagai pemicu atau penyebab terjadinya pelecehan seksual oleh pelaku kejahatan, khususnya di perguruan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta dan pendekatan analisis konseptual. Bahwasanya hadirnya Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai korban pelecehan seksual, diharapkan dapat meminimalisir kasus pelecehan seksual, khususnya di perguruan tinggi dan korban tidak akan takut lagi untuk melaporkan kasus yang terjadi. Selain itu juga hadirnya UU No. 31 Tahun 2014 diharapkan melindungi para korban pelecehan seksual agar tidak mengalami intervensi dan diskriminasi (victim blaming) oleh pihak-pihak tertentu.