Jurnal Yustitia

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PRESIDENSIAL

2024-02-05T04:30:50+00:00

Adanya perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Filipina perihal pelaksanaan
pemilihan presiden dan wakil presiden. Perbedaan tersebut didasarkan oleh Konstitusi yang
berbeda antar kedua negara tersebut. Adapun permasalahannya yaitu: (1) Bagaimanakah
pemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif sistem presidensial di Indonesia
dan (2) Bagaimanakah pemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif sistem
presidensial di Filipina.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum doctrinal
dengan pendekatan perundang-undnagan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis.
Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Indonesia menganut sistem pemerintahan
presidensial. Sebagai wujudnya salah satunya yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden
secara langsung oleh rakyat melalui pemilu dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hal ini dipertegas
di dalam UUD NRI 1945 sebagai perwujudan asas demokrasi dan welfare state. Selain itu
juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, Filipina merupakan negara di Asia Tenggara yang juga
menganut sistem presidensial dengan berpedoman pada Konstitusi 1987 (Konstitusyon ng
Pilipinas/Constitucion de la Republica de Filipinas). Sebagai wujudnya adalah dilakukannya
pemilihan umum terhadap presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan
masa jabatan 6 (enam) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

FAKTOR HILANGANYA HAK MEWARIS PADA SESEORANG DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADAT BALI

2024-02-05T04:30:50+00:00

Perkawinan dalam masyarakat Hindu di Bali merupakan suatu peristiwa yang
sangat penting dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Perkawinan tidak hanya
berkaitan antara hubungan seorang pria dan wanita saja akan tetapi berkaitan pula dengn
orang tua dan keluarga pasangan pria dan wanita tersebut, bahkan hubungan antara
masyarakat yang satu dengn masyarakat yang lainnya. Hubungan tersebut diawasi
oleh sistem norma agama Hindu yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu.
perkawinan sangat berpengaruh terhadap Hukum Waris. Sah tidaknya suatu perkawinan
menurut hukum Hindu dapat mempengaruhi status seorang anak sebagai ahli waris
dalam hukum waris Hindu. Adapun permasalahan yang diangkat dari tulisan ini yaitu: (1)
Aturan sistem kewarisan menurut Hukum Hindu/Hukum Adat Bali, (2) Harta warisan
menurut Hukum Hindu/Hukum Adat Bali, dan (3) Faktor hilangnya hak mewaris pada
diri seseorang menurut Hukum Hindu/Hukum Adat Bali.
Penelitian ini termasuk penelitian secara doktrinal yang menggunakan data/
bahan hukum primer, data/bahan hukum sekunder dan data/bahan hukum tersier. Teknik
pengumpulan data/bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu serta menggunakan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual.
Hasil dalam penelitian ini yaitu: Pertama, sistem pewarisan menggunakan sistem
individual dan mayoret dengan sistem keturunan yang bercorak patrilineal. Sistem
tersebut dapat diketahui dari pasal 104 dan 105 Bab IX. Kitab Manawa Dharamasastra.
Kedua, harta warisan dalam hukum Hindu dapat digolongkan manjadi: harta warisan
yang dapat dibagi, harta warisan yang tidak dapat dibagi, harta warisan yang tidak
berwujud. Ketiga, pada pasal 143, 144, 147, 201, 213 dan 214. Bab. IX. Kitab Manwa
Dharmasastra dijelaskan dalam Hukum Hindu seorang ahli waris tidak berhak mewaris
atau akan kehilangan hak mewarisnya.

URGENSI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA

2024-02-05T04:30:50+00:00

Konflik terkait batas desa merupakan hal yang sering terjadi di beberapa desa,
khususnya di Provinsi Bali. Permasalahan ini terkadang luput dari perhatian pemerintah
sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat yang ada di perbatasan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum doctrinal
dengan pendekatan perundang-undnagan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis.
Hasil dari penelitian ini yaitu penetapan dan penegasan batas desa berdasarkan
Permendagri No. 45 Tahun 2016 memiliki tujuan untuk menciptakan tertib administrasi
pemerintahan dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum, memberikan keadilan
dan juga kemanfaatan terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis
dan yuridis. Terlebih lagi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa semakin mempertegas otonomi desa yang memberikan kesempatan bagi desa untuk
mengatur wilayahnya sendiri.

ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

2024-02-05T04:30:50+00:00

Aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi adalah salah
satunya pengadaan barang/jasa (PBJ). Korupsi pengadaan barang dan jasa terdeteksi
terjadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga ke tahap pengawasan. Salah satu
kasus tindak pidana korupsi terkait dana bantuan sosial yang dilakukan secara bersamasama yang menjadi perhatian publik adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Bandung
pada tahun 2020 yang dilakukan oleh M. Totoh Gunawan, selaku Komisaris dari PT
Jagat DirGantara sekaligus selaku Pemilik dari CV. Sentral Sayuran Garden City. Dalam
proses pemeriksaan di pengadilan, M. Totoh Gunawan dianggap tidak melakukan tindak
pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dasar
pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku
penyertaan tindak pidana korupsi pada perkara nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
adalah menurut majelis hakim berdasarkan fakta persidangan salah satu unsur delik
dalam pasal yang didakwakan yakni Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tidak terbukti atau tidak terpenuhi yakni unsur pegawai negeri atau penyelenggara
negara, karena terdakwa merupakan seorang pengusaha, serta majelis hakim tidak
mempertimbangkan Pasal 55 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis hakim
dalam memberikan pertimbangan wajib mendasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum sebagaimana ketentuan Pasal 182 KUHAP. Pada perkara ini, terdakwa tidak
hanya didakwa menggunakan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
melainkan di-juncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan menggunakan
Pasal 55 KUHP maka akan meletakkan pertanggungjawaban pada M. Totoh Gunawan
serta untuk memperluas pertanggungjawaban M. Totoh Gunawan sebagai orang yang
turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi ini.

PENGATURAN ZONASI MENGENAI KAWASAN SUCI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

2024-02-05T04:30:50+00:00

Kabupaten Gianyar sebagai salah satu kawasan pariwisata yang digemari oleh para wisatawan
domestik maupun manca negara telah memiliki peraturan mengenai Tata ruang perencanaan
investasi yakni Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW). Mengenai pengaturan zonasi untuk Kawasan suci telah di
atur di dalam pasal 89 dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Peraturan zonasi Kawasan
tempat suci ini tidak diatur secara jelas mengenai batas batas radius kawasan tempat suci. Dalam
angka 3 dijelaskan bahwa zonasi kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Jagat, Pura
Kahyangan Tiga dan pura lainnya, dengan radius paling sedikit apenimpug atau apenyengker
dengan ketentuan terdiri atas 50 (lima puluh) meter untuk bangunan bertingkat dan 25 (dua puluh
lima) meter untuk bangunan tidak bertingkat. Peraturan ini kurang menjelaskan batas radius diukur
dari mana, sedangkan dalam angka 1 dan 2 dijelaskan bahwa batas radius diukur dari sisi luar
tembok penyengker, hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekaburan norma dalam peraturan ini.
Sebagai suatu pedoman tentunya Perda harus dibuat dengan sebaik mungkin sehingga diharapkan
suatu Perda dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat maupun wilayah yang diaturnya dengan
berlandaskan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Jenis penelitian
yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji normanorma dan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian dalamb memahami Perda RTRW, maka teknik interpretasi yang relevan digunakan dalam isu hukum
terkait hal tersebut ialah Interpretasi Gramatikal yaitu Metode penafsiran yang dilakukan dengan
menuangkan isi peraturan perundang-undangan dalam bentuk bahasa tertulis. Untuk mengetahui
makna ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum jelas perlu ditafsiran dengan
menguraikannya dengan bahasa yang baik. Frasa yang mengakitbatkan kekaburan norma tersebut
harus dijelaskan agar tidak mengakibatkan multitafsir.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PEREMPUAN DI SEKTOR KEPARIWISATAAN

2024-02-05T04:30:51+00:00

Pemerintah Indonesia memiliki program untuk menciptakan lapangan pekerjaan
sebanyak-banyaknya. Bersamaan dengan itu perlindungan hukum bagi tenaga kerja,
khususnya bagi tenaga kerja perempuan terus ditingkatkan. Yang mana hak-hak pekerja
akan dituangkan dalam Surat perjajian kerja, sesuai dengan Pasal 50 ayat (1), UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU
Ketenagakerjaan). Surat Perjanjian Kerja itulah nanti akan menjadi sebuah aturan yang
akan melindungi hak-hak bagi para pekerja dan pemberi kerja. Perlindungan hukum bagi
tenaga kerja perempuan juga sudah diatur dalam pasal 76 ayat (1)-(5), pasal 81, pasal 82
dan pasal 153, UU Ketenagakerjaan.
Metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode
penelitian deskriptif (descriptive research). Yakni dengan teknik Observasi, Wawancara
yang menanyakan tentang hak dan kewajiban pekerja, SOP Perusahaan.
Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mendapatkan temuan sebagai berikut :
(1) hak dan kewajiban tenaga kerja perempuan di sektor kepariwisataan, (2) pelanggaran
yang dilakukan perusahaan yang bergerak di sektor kepariwisataan, (3) perlindungan
hukum bagi tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor kepariwisataan, (4) Hambatan
untuk merealisasikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan sesuai UU
Ketenagakerjaan.
Berdasarkan hasil tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan
hukum bagi tenaga kerja perempuan sangat penting untuk diketahui, sehingga Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu secara intensif melakukan pengawasan sesuai
dengan UU Ketenagakerjaan.

EFEKTIVITAS POJK NOMOR 64/POJK.04/2017 TENTANG DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI INDONESIA

2024-02-05T04:30:50+00:00

Dana Investasi Real Estate (DIRE) sekarang sudah diatur cukup jelas dalam
peraturan POJK Nomor 64/POJK.04/2017, namun investasi dengan menggunakan
instrument Dana Investasi Real Estate ini masih belum banyak diterapkan oleh Pengusaha
Properti di Indonesia, dikarenakan masih banyaknya kelemahan-kelemahan seperti
naiknya tingkat suku bunga bahkan kurangnya investor asing yang masuk ke Indonesia.
Maka Penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang bertujuan untuk mengetahui:
1) bagaimana efektivitas pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/
POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
di Indonesia, 2) Bagaimana tata cara perusahaan properti menerbitkan Dana Investasi
Real Estate di Indonesia, dan 3) Bagaimana cara agar Instrument Dana Investasi Real
Estate berkembang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan
adalah normatif-empiris. Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah bahwa
penerapan atau penerbitan DIRE di Indonesia masih terbilang sangat rendah karena
pemintat atau investor untuk melakukan intrusment ini sangat kecil meskipun pemerintah
sudah menghapus pajak berganda dan menurunkan tarif Pajak Penghasilan menjadi
0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan Real Estate. Perlunya
pertimbangan untuk menurunkan tarif pajak yang dikenakan dalam menggunakan
instrument DIRE selain Pajak Penghasilan yaitu tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) yang dikenakan sebesar 5% (lima persen) agar dilakukan penurunan
yang sebenarnya menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah agar instrument DIRE ini
dapat menjadi alternatif investasi oleh masyarakat atau investor.

JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

2024-02-05T04:30:51+00:00

Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan
hukum dalam UU No.11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak.Tindak pidana
yang dilakukan anak seringkali sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang
dewasa seperti pencurian,pemerkosaan,dan pembunuhan dan lainnya.namun bukan
berarti dapat disamakan proses peradilannya dengan orang dewasa. Melihat salah satu
asas dalam sistem peradilan anak yaitu asas perlindungan,asas ini dimaksudkan untuk
melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat
menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan anak agar
melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri dan
bertanggungjawab, maka dari itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi anak yang
berhadapan dengan hukum. Hasil menunjukkan bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalam
proses peradilan pidana anak yang sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2012
tentang system peradilan pidana anak, yaitu : Anak, Orang Tua, Bantuan Hukum, Petugas
Kemasyarakatan, Penyidik, Penutut Umum dan Hakim Jaminan perlindungan hukum
terhadap Anak yang melakukan tindak pidana diatur khusus dalam UU sistem peradilan
anak yang mana perlindungan tersebut melalui proses diversi dan keadilan restoratif
dalam penyelesaian perkara anak. Tujuan agar hak-hak anak yang bermasalah dengan
hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU sistem peradilan pidana Anak
ini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak
di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 1 UU
Sistem peradilan Anak. Diharapkan kepada penegak hukum dalam menangani kasus anak
terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan pihak keluarga pelaku maupun korban
melalui musyawarah berdasarkan pendekatan restorative juscite

PENYELESAIAN SENGKETA UPAH PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

2024-02-05T04:30:50+00:00

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
terdapat beberapa perubahan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian
sengketa keolahragaan khususnya olahraga sepakbola memiliki aturan khusus yakni
mengacu pada Statuta FIFA maupun Statuta PSSI. Permasalahan yang diangkat dalam
tulisan ini adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa upah pemain sepakbola profesional
pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif,
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil dari penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa upah pemain sepakbola
profesional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang
Keolahragaan menganut paradigma yang berbeda dibandingkan dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasca berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pemerintah Indonesia telah
mengakomodir Lex Sportiva secara utuh. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan
Undang-Undang Keolahragaan yang pertama, diselesaikan dengan diupayakan melalui
musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh PSSI. Kedua, apabila musyawarah dan
mufakat tidak tercapai maka pemain sepakbola profesional dan klub membuat suatu
persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih, para pihak dapat
memilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA LESLIE AURIC YANG TIDAK MENDAFTARKAN HAK MEREK DAGANG DALAM KEGIATAN USAHA

2024-02-05T04:30:50+00:00

Merek sebagai Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan sebuah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan atau jasa perusahaan lain. Merek semakin menjadi hal yang sangat urgent mengingat pesatnya perdagangan baik nasional maupun internasinal dalam era globaliasi modern menjadikan merek sulit untuk dibedakan satu produk dengan produk lain untuk memberikan perlindungan merek. Merek baju Leslie Auric merupakan salah satu dari merek yang tidak mendaftarkan hak mereknya, maka sampai saat merek yang Leslie Auric ini belum ada yang menjiplak merek tersebut. Namun dampak terhadap rendahnya pemahaman pelaku bisnis merek baju yang tidak mendaftarkan merek baju mereka adalah jika nanti terjadi klaim mereka tidak bisa melakukan perlawanan terhadap klaim merek baju tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek terhadap merek baju yang tidak didaftarkan serta mengetahui akibat hukum bagi pemilik merek baju Laslie Auric yang tidak mendaftarkan merek dagangnya dalam kegiatan usaha. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Peneliti menganalisis faktor – faktor yang mendukung dan menghambat keefektivitasan Undang–Undang Merek dan Perlindungan Hak Merek terdaftar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seharusnya pelaku usaha mempunyai kesadaran hukum untuk melakukan pendaftaran merek atas produknya.