Jurnal Widya Publika

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DENGAN PASAR MODERN

2024-07-19T03:54:05+00:00

Munculnya pasar modern merupakan tantangan besar bagi eksistensi pasar tradisional. Hal ini memicu perubahan perilaku serta ekspektasi masyarakat dalam berbelanja. Di sisi lain, stigma tentang pasar tradisional yang kumuh dan kotor menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Gianyar merumuskan kebijakan revitalisasi pasar Ubud sebagai upaya agar pasar tradisional Ubud dapat bersaing dengan pasar modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang berhubungan langsung pada topik penelitian dengan 8 orang informan, yakni Kepala Pasar, para pedagang di pasar Ubud dan masyarakat setempat. Proses analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa implementasi kebijakan revitalisasi pasar Ubud berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang memadai serta dukungan dari semua pihak menjadi modal dasar keberhasilan kebijakan ini. Dalam pelaksanaannya, para petugas yang dilibatkan merupakan orang-orang yang profesional dibidangnya. Namun, perlu adanya penambahan fasilitas tempat sampah agar memudahkan para pedagang maupun pengunjung dalam membuang sampah. Selain itu, penyampaian segala informasi khususnya kepada para pedagang agar lebih diperhatikan, mengingat tidak semua pedagang mampu memahami berbagai informasi yang disampaikan dengan cepat. Meskipun demikian, implementasi kebijakan revitalisasi pasar Ubud dapat dikatakan berhasil karena dapat memberikan manfaat bagi para pedagang maupun masyarakat sekitar. Di sisi lain, tampilan fisik pasar yang jauh lebih baik memberikan kenyamanan bagi pengunjung dalam berbelanja, sehingga merubah stigma bahwa pasar tradisional tidak selalu kumuh dan kotor. Dengan demikian, pasar tradisional Ubud tidak kalah bersaing dengan pasar modern.

KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERTAMINA DENGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PERTASHOP DI DESA BUKTI KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

2024-07-19T03:54:05+00:00

BUMN, dalam hal ini Pertamina, meluncurkan program kemitraan Pertashop. Kemitraan ini melibatkan Pertamina dan pengusaha UMKM di daerah. Pertashop (Pertamina Shop) adalah outlet skala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen non-subsidi yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lainnya. Sebagai bentuk kemitraan baru, banyak pengusaha lokal yang ingin bermitra dengan Pertamina. Kehadiran Pertashop berdampak pada lingkungan sekitar, namun para mitra mengalami kendala dalam proses pembangunan Pertashop.

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk kemitraan Pertashop dengan Pertamina?, 2) Apakah dampak yang ditimbulkan oleh Pertashop di Desa Bukti? Dan 3) Apakah ada kendala bagi mitra dalam mendirikan Pertashop di Desa Bukti?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang kemitraan Pertamina dengan usaha kecil dan menengah Pertashop di Desa Bukti. Pengambilan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa bentuk kemitraan Pertamina dengan Pertashop meliputi jaminan asuransi, dukungan akses permodalan, pengembangan usaha, dan digitalisasi Pertashop. Dampak yang ditimbulkan meliputi dampak positif seperti pengembangan ekonomi masyarakat dan kemudahan pelayanan bahan bakar minyak (BBM), serta dampak negatif seperti terancamnya kelangsungan pedagang eceran BBM dan kebisingan suara mobil tangki. Kendala yang dihadapi pengusaha Pertashop meliputi kendala internal, yaitu permodalan dan sumber daya manusia, serta kendala eksternal, yaitu inkonsistensi perizinan yang harus dipenuhi, bebasnya pedagang pengecer BBM ilegal, dan produk Pertashop yang berupa BBM non-subsidi.

PELAKSANAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 PASAL 85 GUNA MENINGKATKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SDN WONOCOLO I KABUPATEN SIDOARJO

2024-07-19T03:54:05+00:00

SDN Wonocolo I adalah Sekolah Dasar Negeri yang bertransformasi, dari sekolah umum ke sekolah inklusif dikarenakan diberi SK oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo untuk menyelenggarakan kebijakan pendidikan inklusif sejak tahun 2017. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua anak termasuk peserta didik disabilitas untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang sama seperti anak pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan pendidikan inklusif di SDN Wonocolo I. Dari hasil penelitian yang dilakukan pelaksanaan layanan pendidikan sudah terlaksana dengan baik akan tetapi belum sempurna dikarenakan dalam proses pelaksanaannya mengalami beberapa kendala.

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI ROMOKALISARI ADVENTURE LAND KOTA SURABAYA

2024-07-19T03:54:05+00:00

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Romokalisari Adventure Land Kota Surabaya. Wisata Romokalisari merupakan wisata di Kota Surabaya. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu masyarakat di sekitar Wisata Romokalisari mayoritas memiliki pendapatan rendah. Dalam hal ini, terdapat 100 masyarakat di sekitar wisata Romokalisari yang memiliki pendapatan rendah. Melalui pengembangan wisata berbasis masyarakat di wisata Romokalisari. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita dapat merujuk pada teori keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang berupa lima tingkat partisipasi sebagai berikut : tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap operasional, tahap pengembangan, dan tahap pengawasan. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, Pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Romokalisari Adventure Land (RAL) sudah berjalan sesuai teori keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berwujud partisipasi. Hal ini terbukti manfaat pengembangan pariwisata sangat dirasakan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) wilayah Kelurahan Romokalisari yang memerlukan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan. Selain itu, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga ikut mengembangkan serta berkontribusi terhadap pariwisata Romokalisari Adventure Land Kota Surabaya.

EFEKTIVITAS PELAYANAN SAMSAT KERTI DALAM PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

2024-07-19T03:54:05+00:00

Samsat Kerti yang merupakan layanan untuk membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk pengesahan tahunan dan kendaraan aktif yang langsung menuju rumah tinggal wajib pajak yang masih tercatat sebagai tunggakan pajak dengan sepeda motor keliling, yang saat ini di hadirkan di seluruh unit-unit pelayanan UPTD PPRD kabupaten/ kota. Keberadaan Samsat Kerti diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor. Adanya permasalahan terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Kerti masih terlihat jauh dari targetnya. Kondisi tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka mengetahui bagaimana efektivitas pelayanan, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan pada pelayanan Samsat Kerti dalam pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelayanan, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan pada pelayanan Samsat Kerti dalam pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas pelayanan Samsat Kerti dalam pembayaran tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali pendekatan sumber belum sepenuhnya efektif, pendekatan proses dan pendekatan sasaran sudah efektif. Adapun yang menjadi faktor penghambat adalah sarana prasarana seperti jaringan internet dan armada yang belum memadai. Upaya yang dilakukan meningkatkan layanan Samsat Kerti dengan menambahkan sumber daya manusia yang lebih profesional, memfasilitasi jaringan internet dan armada untuk disegala kondisi dan lingkungan, mempermudah syarat dan ketentuan samsat.

ANALISIS PELAYANAN PERPANJANGAN IZIN DALAM RANGKA MENINGKATKAN RETRIBUSI IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG

2024-07-19T03:54:05+00:00

hasil penelitian mengenai analisis pelayanan dalam perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan munculnya globalisasi tenaga kerja seiring dengan terjadinya globalisasi dalam bidang perekonomian pada saat ini yang mengakibatkan memperbolehkan tenaga asing untuk bekerja di Indonesia. Direktorat Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berkewenangan mengeluarkan ijin kerja bagi para tenaga asing yang disebut IMTA. Untuk mengukur pelayanan dalam perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) ini, penulis menggunakan teori Moenir yang terdiri dari empat indikator yaitu, Sistem, Prosedur,Mekanisme; Personil; Sarana dan Prasarana; Masyarakat sebagai pelanggan. Dengan demikian kesimpulan yang didapat dari penelitian ini bahwa kualitas pelayanan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Badung saat ini secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan optimal.