EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TABANAN DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT
Abstract
Penelitian ini mengambil judul Efektivitas Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat. Dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas. Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu : Dengan indikator: ketepatan penentuan Waktu,pertimbangan biaya,dalam pengukuran,dalam penentuan pilihan,ketepatan berpikir,ketepatan dalam melakukan perintah,ketepatan dalam menetukan tujuan dan sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan rancang bangun observasional deskriptif. Teknik penelitian yang dilakukan dengan cara survei lapangan, wawancara, dan studi literatur.
Hasil penelitian menyatakan bahwa Dari delapan indikator yang dijadikan kajian dalam efektivitas pelaksanaan reses anggota DPRD kabupaten Tabanan sudah berjalan baik dan dapat dikatakan efektif. Dari faktor penghambat dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Tabanan penulis dapat simpulkan bahwa masih kurangnya Pendidikan politik bagi warga masyarakat, selain itu reses masih dipandang sebagai agenda rutinitas oleh sebagin anggota DPRD Kabupaten Tabanan hingga kurang bisa efektif dalam penyerapan aspirasi warga masyarakat. Hambatan berikut yang dialami anggota DPRD kabupaten Tabanan adalah keterbatasan anggaran
References
Dunn, N. William. 2010. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Gadjah Mada University Press
Edwien Kambey. 2017. Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara.
Handaya ningrat, Suwarno. 2011. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembagunan Nasional. Jakarta: PT. Gunung Agung
Ibnu Ubayd Dilla, M. Arif Nasution, Agus Suriadi. 2017.Efektivitas Program Reses DPRD Kota Medan dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan. Lib.usu.ac.id. Vol 4 Nomor 2.
Makmur. 2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Refika Aditama: Bandung
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Buku Panduan Pelaksanaan Reses DPRD Kabupaten Tabanan tahun 2019
Copyright (c) 2022 I Nyoman Alit Badrika, Sri Sulandari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Authors whose manuscript is published will approve the following provisions:
-
The right to publication of all journal material published on the WIDYA PUBLIKA journal website is held by the editorial board with the author's knowledge (moral rights remain the property of the author).
-
The formal legal provisions for access to digital articles of this electronic journal are subject to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) license, which means Jurnal of WIDYA PUBLIKA reserves the right to store, modify the format, administer in the database, maintain and publish articles without requesting permission from the Author as long as it keeps the Author's name as the owner of Copyright.
-
Printed and electronically published manuscripts are open access for educational, research, and library purposes. In addition to these objectives, the editorial board shall not be liable for violations of copyright law.
