IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

  • I Made Susriana Biro Umum dan Protokol Setda Prov. Bali
Keywords: Implementasi,Kebijakan, Peningkatan Kinerja

Abstract

Peningkatan kesejahteraan dewan perwakilan rakyat daerah telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif dewan perwakilan rakyat daerah.Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan  pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut, di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung kebijakan tersebut sudah dilaksanakan namun kinerja lembaga tersebut belum maksimal dimana tingkat kehadiran anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung dalam setiap sidang paripurna tidak pernah  100 %, bahkan cukup banyak yang tidak hadir tanpa keterangan.Kemudian terhadap capaian kinerja berdasarkan fungsi-fungsinya juga belum maksimal terlihat dari capaian ranperda yang dihasilkan,subsatnasi pembahasan APBD dan APBDP dan pengawasan yang belum terencana.Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa dengan dilaksanakannya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung ditemukan bahwa implimentasi kebijakan tersebut belum mampu meningkatkan kinerja lembaga dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung.Fungsi legislasi belum tercapai seperti target dalam program pembentukan peraturan daerah,dalam pembahasan APBD dan APBDP kabupaten Badung kaitannya dengan fungsi anggaran belum mampu masuk ke substansi  sehingga APBD kabupaten Badung mengalami defisit yang cukup besar.Kemudian dalam pelaksaaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung belum memiliki rencana kerja yang jelas.Kendalan-kendala yang dihadapi untuk peningkatan kinerja  lembaga dewan,dimana  anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan partai dari pada kepentingan lembaga sehingga menghambat pelaksanan tugas pokok dan fungsinya yang berujung pada capaian kinerja yang kurang maksimal.Selanjutnya solusi yang telah dilakukan untuk meyelesaikan kendala yang menghambat kinerja lembaga dewan perwakilan raklyat daerah kanupaten Badung adalah (1)Membuat tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung (2) Memberikan pemahamkan kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung terkait tugas pokok dan fungsinya (3)Mengefektifkan semua alat kelengkapan yang ada di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung.

References

1. BUKU

Agustino Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung Alfabeta.

Budiman, Ahmad. 2011. Mengukur Citra Dengan Menggunakan Skala Sematik Diffrential. Jakarta

Efendi.2008 The Power Of Good Governance : Teori dan implementasi Penerbit Selemba Empat Jakarta.

Gibson,dkk,1987 Organisassi ,Perilaku, Struktur, Proses, jilid I alih bahasa NunukArdiarni, Bina Rupa Aksara, Jakarta

Howlett,Michael and Ramesh, M,1995, Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsytems, Oxfor : Oxford University Press

Hasibuan,Melayu,SP 2000. Manajeman Sumber Daya Manusia.Jakarta, Gunung Agung.

Harsono,Hanipah [2002]. Implementasi Kebijakan dan Politik. Rosdakarya.

Hamid,Edy Suandi dan Malian, Sobirin. 2008. Memperkokoh Otonomi Daerah :Kebijakan,Evaluasi,saran.Yogyakarta : UII Press.

Kaho,Josef Riwu,2008 Prospek Otonomi Daerah di Negara RI, Rajawali Pers.

Mangku Negara, A.A Anwar Prabu, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahan, PT. Rosdakarya Bandung.

Mahmudi,2007 Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mahsun,Mohamad, 2009 Pengukuran Kinerja Sektor Publik,Yogyakarta :BPFE -Yogyakarta

Moleong,Lexy J.2001. Metodologi Penelitian Kualitatif,PT. Remaja Rosadakarya,Bandung.

Nugroho,2004 .Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta:Gajah Mada University Press

Nasir,Muhamad.2006.“MetodePenelitian”.GhaliaIndonesia,Jakarta.

Nunuk Dwi Retnandari,2013 Pengantar Ilmu Ekonomi Dalam Kebijakan Publik , Pustaka pelajar Yogyakarta

Usman,Nurdin.2002.KonteksImplementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.

Prawirosrntana,Suyadi.1999. Manajemen Sumber Daya Manusia ; Kebijakan Kinerja Karyawan. Edisi 1. Cetakan Kedelapan BPFE. Yogyakarta

Prasetyo,Irawan. 1999. Logika dan prosedur Penelitian, Pengantar teori dan panduan praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Muda.Cetakan I, STIA LAN Press Jakarta.

Samodra Wibawa, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Santosa, Amir.

Sedarmayanti, 2014.Good Governance. CV Mandar Maju, Bandung.

Soewarno Handayaningrat. 2004. Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional. PT. Gunung Agung, Jakarta.

Siagian,P.Sondang 2005, Fungsi-Fungsi Manajerial.Bumi Aksara,Jakarta

Sugiyono.2009.MetodePenelitian Kuantitatif,Kualitatif R & D Alfabeta : Bandung

Sunggono.1994 Pengantar administrasi Publik, ModulMatrikulasi, MAP-UGM, Yagyakarta.

Subarsono,AG. 2005. Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

The Liang Gie 2002.Kamus Administrasi , Balai Pustaka .Jakarta

Wahab Solichin Abdul.2001. PT. Bumi Aksara,Jakarta.

Winardi.2004. Manajemen Perilaku Organisasi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wibowo.2007. Manajemen Kinerja. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wibawa,dkk 1994. Evaluasi Kebijakan Publik, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Winarno Budi. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media pressindo, Yogyakarta.

2. JURNAL
Tony Kurniadi, AB. Tangdullang, Asmadi (2013),“ Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat” ,diakses melalui link https ://www.academia.edu/26426303 pada tanggal 18 Desember 2019.

Harius Eko Saputra (2014), “ Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah “ Studi Deskriptif kualitatif di DPRD Kota Bengkulu diakses melalui link https://media.neliti.com/media/publications/72574 pada tanggal 18 Desember 2019

Endang Benselina Etwiory (2014),“ Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah”,diakses melalui link https://media.neliti.com/media/publications/72574 pada tanggal 18 Desember 2019.

Djauhari,Achmad Ridwan (2015) , “ Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kinerja Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan Aparatur Pemerintah yang bersih Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)”. Diakses melalui link http :// jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1427/1100 pada tanggal 18 Desember 2019.

Sulistyowati (2015),“ Kinerja Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2014”.diakses melalui link https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/download/1621/1072 Pada tanggal 18 Desember 2019


Suwondo Anwar WS (2016),“ Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “ studi kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang periode 2009-2014 di akses melalui link http://digilib.unila.ac.id/23839/1/ABSTRAK%20%28ABSTRACT%29.pdf pada tanggal 18 Desember 2019.
.

Nuriyatulah, wahid Abdulrahman (2017), “Evaluasi Pemanfaatan Media Sosial bagi Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Jawa Tengah”.di akses melalui link http ://journal.uad.ac.id/index.php /CHANNEL/article/view/6352/3355 pada tanggal 18 Desember 2019.

Tanti Dewi Andriani, Sudarsana (2018, “Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan Peroide 2016 Dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Grobogan” di akses melalui link https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/download/20742/pdf pada tanggal 18 Desember 2019

Moh Syahuddin Mokoagow (2018), “Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2016” di akses melalui linkhttp://jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/map/article/download/41/22pada tanggal 18 Desember 2019.

Tommy Makagasna, Ronny Gosal,Frans Singkok (2018) “Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Anggaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe” di akses melalui link https://ejournal. unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/16338/15841 pada tanggal 18 Desember 2019.
Published
2021-12-20
Section
Articles
Abstract viewed = 19 times
downloaded = 4 times