IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

Abstract

Peningkatan kesejahteraan dewan perwakilan rakyat daerah telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif dewan perwakilan rakyat daerah.Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan  pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut, di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung kebijakan tersebut sudah dilaksanakan namun kinerja lembaga tersebut belum maksimal dimana tingkat kehadiran anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung dalam setiap sidang paripurna tidak pernah  100 %, bahkan cukup banyak yang tidak hadir tanpa keterangan.Kemudian terhadap capaian kinerja berdasarkan fungsi-fungsinya juga belum maksimal terlihat dari capaian ranperda yang dihasilkan,subsatnasi pembahasan APBD dan APBDP dan pengawasan yang belum terencana.Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa dengan dilaksanakannya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung ditemukan bahwa implimentasi kebijakan tersebut belum mampu meningkatkan kinerja lembaga dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung.Fungsi legislasi belum tercapai seperti target dalam program pembentukan peraturan daerah,dalam pembahasan APBD dan APBDP kabupaten Badung kaitannya dengan fungsi anggaran belum mampu masuk ke substansi  sehingga APBD kabupaten Badung mengalami defisit yang cukup besar.Kemudian dalam pelaksaaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung belum memiliki rencana kerja yang jelas.Kendalan-kendala yang dihadapi untuk peningkatan kinerja  lembaga dewan,dimana  anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan partai dari pada kepentingan lembaga sehingga menghambat pelaksanan tugas pokok dan fungsinya yang berujung pada capaian kinerja yang kurang maksimal.Selanjutnya solusi yang telah dilakukan untuk meyelesaikan kendala yang menghambat kinerja lembaga dewan perwakilan raklyat daerah kanupaten Badung adalah (1)Membuat tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung (2) Memberikan pemahamkan kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung terkait tugas pokok dan fungsinya (3)Mengefektifkan semua alat kelengkapan yang ada di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung.