IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA
Abstract
Bali adalah provinsi yang perekonomian masyarakatnya di topang dari sektor pariwisata, sehingga sangat penting untuk dilakukan pengembangan fasilitas – fasilitas penunjang usaha pariwisata termasuk sertifikasi terhadap pramuwisata. Keberadaan pramuwisata perlu diakomodasi dengan tepat oleh pemerintah dengan membuat kebijakan tentang pembinaan dan pengawasan pramuwisata. Atas dasar pemikiran tersebutlah penelitian ini dilakukan, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan pengamatan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
Dari permasalahan tersebut dirumuskan dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimanakah perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan provinsi bali dalam pembinaan dan pengawasan pramuwisata ? dan 2) Bagaimanakah actor dan penana dalam perumusan implementasi dan evaluasi kebijakan pemerintah provinsi bali dalam pembinaan dan pengawasan pramuwisata serta bentuk hukum dan implementasi ?
Implementasi dari kebijakan dilihat dari adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata berdasarkan evaluasi kebijakan public yang dilakukan maka pemerintah daerah provinsi bali dikatakan berhasil dalam membina dan mengawasi pramuwisata. Actor kebijakan public disini adalah gibernur yang berperan dalam membina dan mengawasi pramuwisata, dinas pariwisata berwenang untuk menertibkan pramuwisata liar tersebut dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali membantu memberikan informasi mengenai adanya pramuwisata liar tersebut.
References
Hamidi, A. (1999). Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) DiLingkungan Peradilan Administrasi (Upaya Menuju "Clean and stable Goverment). Bandung: CItra Aditya Bakti.
Lubis, M. S. (2007). Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maju.
Rasyid, R. (2000). Makna Pmerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan kepemimpinan. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
Jurnal/Artikel
Ardana, I. (2013). Menjadi Pramuwisata Profesional. Denpasar: Tabur Kata Publising.
Atmaja, I. (2013). Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis. Malang: Setara Press.
Putri Kusuma Sanjiwani, W. C. (n.d.). Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Mengendalikan Arogansi Local Tour Guide di Pura Besakih. Fakultas pariwisata Universitas Udayana, 13.
Website
Anonim. (2007, Juli 18). Jumlah Wisatawan Asing Meningkat Ke Bali. Retrieved Maret 21, 2021, from Serial Online: www.allvoices.com/users/muhammadjusuf
Anonim. (2009, April 26). Bali Terapkan Perda Pramuwisata. Retrieved Maret 21, 2021, from Serial Online: http://www.mediaindonesia.com/kanal/2/ekonomi-dan-bisnis
Anonim. (n.d.). Evaluasi Kebijakan. Retrieved Maret 21, 2021, from Serial Online: http://blog.unila.ac.id/artefaksi
Fajar, N. (2015). Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata di Kabupaten Badung. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Retrieved maret 29, 2021, from https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/arcticle
Kompas.com, R. (2008, Januari 18). Bali Perlukan Pramuwisata Berbahasa Arab. Retrieved Maret 21, 2021, from Serial Online: http://www.manikarsa.com
Subadra, I. (2007, Agustus 26). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pariwisata. Retrieved Maret 21, 2021, from Serial Online: http://subadra.wordpress.com/2007/08/26/89
Subadra, I. (2009). Peran Industri Pariwisata dalam Pembangunan Pariwisata. Retrieved Maret 21, 2021, from Serial Online: http://subadra.wordpress.com
Suparta, I. (n.d.). Pengawasan Terhadap Pramuwisata di Provinsi Bali. Jurnal Magister Hukum Udayana ( Udayana Master Law Journal). Retrieved Maret 29, 2021, from https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article
Wereldomroep, R. N. (2007, Juli 18). Redaksi Jumlah Wisatawan Ke Bali Meningkat Meskipun adanya trave Warning. Retrieved Maret 21, 2021, from Serial Online: www.rnw.nl/node/100
Copyright (c) 2019 Kusnan Kusnan
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Authors whose manuscript is published will approve the following provisions:
-
The right to publication of all journal material published on the WIDYA PUBLIKA journal website is held by the editorial board with the author's knowledge (moral rights remain the property of the author).
-
The formal legal provisions for access to digital articles of this electronic journal are subject to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) license, which means Jurnal of WIDYA PUBLIKA reserves the right to store, modify the format, administer in the database, maintain and publish articles without requesting permission from the Author as long as it keeps the Author's name as the owner of Copyright.
-
Printed and electronically published manuscripts are open access for educational, research, and library purposes. In addition to these objectives, the editorial board shall not be liable for violations of copyright law.