Peran Peran Strategis Administrasi Pembangunan dalam Penguatan Sosial Budaya di Indonesia

  • Andi Ali Universitas
Keywords: administrasi pembangunan, sosial budaya, pembangunan nasional, kebijakan publik, partisipasi Masyarakat

Abstract

Artikel ini membahas pentingnya administrasi pembangunan dalam konteks sosial budaya di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan teoritis dan studi kasus, dibahas bagaimana peran administrasi dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta mengelola pembangunan sosial budaya secara berkelanjutan. Ditekankan pula peran kunci administrasi dalam menjaga nilai budaya di tengah globalisasi, serta efektivitas pembangunan berbasis masyarakat. Studi kasus seperti PNPM, pembangunan Jalan Tol Bangkinang–Pekanbaru, dan reformasi e-procurement memperkuat urgensi pengelolaan pembangunan berbasis administrasi yang transparan dan partisipatif.

References

Bappenas. (2022). Laporan evaluasi RPJMN bidang sosial budaya. Jakarta: Bappenas.
Dadang Solihin. (2021). Administrasi pembangunan. Jakarta: Jakad Media Publishing.
Dwi, A. (2023). Sosial budaya, pengertian dan perannya. Diakses dari https://www.umsu.ac.id
Engkus. (2018). Perspektif administrasi pembangunan: Menuju ke arah konvergentif. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(2), 190–201. https://doi.org/10.31289/jispo.v8i2.1234
Gusti, W. D., & Oktavia, A. (2014). Etika pembangunan Terminal Bingkuang di Kota Padang. Padang: Universitas Andalas.
Issue, V., Akbar, R., Yetti, D., Rahmayani, M., Yelmi, H., & Kaido, B. (2024). Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap pendapatan rumah makan dan usaha oleh-oleh (Studi kasus Jalan Tol Bangkinang–Pekanbaru). Jurnal Teknik Industri Terintegrasi, 7(2), 867–879.
Kemendikbudristek. (2023). Data pelestarian budaya tak benda Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Kementerian Keuangan. (2023). Outlook dana transfer ke daerah dan dana desa. Jakarta: Kemenkeu RI.
Mahendra, W., & Afra, S. A. (2022). Pengadaan elektronik dan reformasi administrasi: Studi kasus di Korea Selatan, Indonesia, dan India. Jejaring Administrasi Publik, 14(1), 1–21.
Ombudsman Republik Indonesia. (2021). Laporan tahunan pengawasan sektor kebudayaan. Jakarta: ORI.
Permendikbud No. 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal. (2014). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Syafari, M. R. (2023). Administrasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Banjarmasin: CEEP - ULM.
Tb, H. (2019). Pembangunan di bidang sosial budaya. Diakses dari https://www.scribd.com
Published
2025-12-30