KOORDINASI STAKEHOLDER DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN PACITAN JAWA TIMUR

  • Nabilla Larasati Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Dida Rahmadanik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Keywords: Stunting, Koordinasi

Abstract

Kabupaten Pacitan saat ini masuk menjadi salah satu Kabupaten di Indonesia yang angka stuntingnya tinggi. Dibutuhkan koordinasi antar stakeholder dalam menangani penurunan angka stunting, terutama peran pemerintah harus lebih nampak dalam memperhatikan kesehatan ibu hamil sampai dengan melahirkan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Untuk kegiatan intervensi gizi spesifik dilaksanakan oleh sektor kesehatan yang ditujukan khusus untuk 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak dibawah 0-23 bulan, intervensi ini bersifat jangka pendek dan hasilnya di dapat dalam waktu relative pendek dengan kontribusi terhadap penuruanan stunting sebesar 30%. Kemudian, untuk kegiatan intervensi sensitive dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum dan bersifat jangka panjang dengan kontribusi terhadap penurunan stunting sebesar 70%. koordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pacitan belum berjalan secara efektif. Di mana hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek yang terdapat dalam teknik koordinasi yang efektif.

References

Akmal. 2006. Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah. Jurnal Demokrasi. Vol 5. No 1. Hal 1-12. Diakses dari link : http://ejournal.unp. ac.id/index.php/jd/article/download/10 66/898
Doddy Izwardi. 2019. Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Stunting di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses dari Link: https://persi.or.id/images/2019/data/FI NAL_PAPARAN_PERSI_22_FEB_2 019_Ir._Doddy.pdf
Hasibuan, Melayu S.P. 2014. Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah). Jakarta: PT Bumi Aksara.
Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. 2019. Laporan Pemantauan Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting S emester 1.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik In donesia No. 1995/MENKES/SK/XII/2 010 tentang Standar Antropometri Pen ilaian Gizi Anak. Diakses dari lin: https://drive.google.com/file/d/0B_8e7 6vgfxWLcFo1cHB0cUNUYTQ/view
Peraturan Presiden No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
Republika. 2020. BKKBN Penanggung Jawab Utama Penanggulangan Stunting. Diakses dari link: https://republika.co.id/berita/qhffx738 0/bkkbn-penanggung-jawab-utamapenanggulangan-stunting
Rini Archda Saputri dan Jeki Tumangger. 2019. Hulu Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia. Journal Of Political Issues. Vol 1. No 1. Hal 11-9. Diakses dari link : https://media.neliti.com/media/publica tions/286747-hulu-hilirpenanggulangan-stunting-di-inbeb0ec40.pd
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2018. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2018 – 2024. Diakses dari link : http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Ra kornis%202018/Stranas%20Percepata n%20Pencegahan%20Anak%20Kerdil .pdf
Undang–Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
WHO. Diakses dari link : https://who.int/n utrition/healthygrowthproj_stunted_vi deos/en/
Published
2023-12-30
Abstract viewed = 29 times
KOORDINASI STAKEHOLDER DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN PACITAN JAWA TIMUR downloaded = 13 times