Jurnal Aktual Justice

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

Ridwan Sidharta, I Wayan Putu Sucana Aryana, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi — Sat, 27 Jan 2024 00:00:00 +0000

Pendaftaran fidusia secara elektronik ditemui juga permasalahan yang relatif baru, selain itu fidusia elektronik juga sudah banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam pendaftaran sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dapat berupa kesalahan data tentang identitas para pihak dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kesalahan tersebut disebabkan karna kelalaian Notaris pada saat memasukan data/atau salahnya data yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan kepada Notaris. Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki akta fidusia yang salah tersebut agar keotentikan akta yang dibuatnya tetap terjaga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan apa yang telah diuraikan secara sistematis dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh notaris diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik merupakan peraturan yang menjadi titik perubahan terkait dengan mekanisme pendaftaran jaminan fidusia yang pada awalnya dilakukan secara offline ataupun manual menjadi sistem elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa dalam pendaftaran jaminan fidusia dengan efisien, mudah, cepat, nyaman, dan murah. Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik didasarkan pada tanggung jawab Notaris yang dilakukannya merupakan akibat pelaksanaan dari tugas dan jabatannya

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHDAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK

Fandy Arthaman, Kadek Mery Herawaty — Sat, 27 Jan 2024 02:34:07 +0000

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melalui proses peradilan atau pun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penerapan hukum terhadap anak di bawah umur sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa. Penelitian Hukum Yuridis Impiris adalah Metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada, dan penelitian di lapangan. Penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan Hukum obyektif (Norma Hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah Hukum, hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi lebih mengedepankan masa depan anak sebagai pelaku dengan mempertimbangkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku bukan dengan mempertimbangkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku bukan sebagai balasan terhadap perbuatannya yang telah melanggar suatu peraturan

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAJAKAN PESAWAT PADA KEGIATAN TERORISME

Ni Luh Gede Yogi Arthani, Ni Putu Diana Sari, Dewi Bunga — Sat, 27 Jan 2024 02:18:57 +0000

Berkaitan dengan semakin banyaknya pesawat udara, maka sudah tentu diikuti pula dengan semakin banyaknya kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu tindakan kejahatan di dalam pesawat udara. Salah satu kejahatan di bidang penerbangan adalah penguasaan pesawat udara secara paksa atau lebih sering disebut pembajakan pesawat udara. Pada tahun 1972 di Indonesia telah terjadi pembajakan terhadap pesawat Vickers Viscount milik Merpati Nusantara Airlines (MNA). Pembajakan pesawat kembali terjadi pada tahun 1981, pembajakan terhadap pesawat DC-9 Woyla milik Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-206. Hal tersebut merupakan pembajakan pesawat dalam kegiatan aksi nyata terorisme yang pernah terjadi di Indonesia dengan memanfaatkan dunia penerbangan yaitu dengan cara melakukan pembajakan pesawat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pembajakan pesawat pada kegiatan terorisme. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai suatu objek serta pendekatan masalah. Hasil penelitian ini yakni bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) huruf b. Konvensi Tokyo 1963 tindakan-tindakan yang tidak termasuk pelanggaran menurut hukum nasional, tetapi merugikan atau mengganggu ketertiban dan disiplin di dalam pesawat udara berlaku sepenuhnya. Penerbangan yang bersifat cepat dari satu Negara ke Negara lain, tanpa memperhatikan batas suatu negara terhadap negara lain dapat dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana oleh pembajak. Hakekat perbuatan pembajakan pesawat mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter pada kegiatan terorisme. Kebijakan hukum pidana (kriminalisasi) terhadap Terorisme dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, khususnya menggunakan sistem global, yaitu melalui undang-undang khusus yang mengatur terorisme diluar KUHP dengan disertai ketentuan-ketentuan khusus termasuk hukum acaranya.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN BARANG ILEGAL BAJU BEKAS IMPOR DI PROVINSI BALI

Nazilla Kaisupy, Fanny Priscyllia, Putu Eka Trisna Dewi — Sat, 27 Jan 2024 00:00:00 +0000

Peraturan Menteri Perdagangan Nomo 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tidak sesuai dengan kenyataan perkembangan perdagangan impor khususnya di Povinsi Bali karena masih banyak beredarnya pakaian bekas impor yang diperjual belikan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di provinsi bali dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di provinsi bali. Penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di provinsi bali belum efektif dikarenakan meskipun sudah secara jelas peraturan terkait larangan impor pakaian bekas telah diatur beserta dengan sanksinya, namun dalam implementasinya tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor ialah, faktor Undang-undang, kurangnya SDM di Ditreskrimsus Polda Bali dan Bea Cukai Denpasar, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat

PATROLI CYBER GUNA PENCEGAHAN JUDI ONLINE

I Ketut Pande Wiyadnyana, Ni Made Rai Sukardi — Sat, 27 Jan 2024 02:30:40 +0000

Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda.Revolusi kejahatan-kejahatan yang sebelumnya merupakan kejahatan konvensional kini berubah menjadi kejahatan cyber seperti hacking, phishing, internet extortion, internet fraud, judi online dan lain sebagianya.Teknologi menjadi sangat penting mengingat pendekatan teknologi pada hakekatnya merupakan langkah upaya penegakan hukum secara Pre-Emtif, Preventif dan Represif. Pre-Emtif yaitu dengan upaya dalam penyampaian informasi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap dampak kejahatan judi online dan memberikan edukasi tentang akibat melakukan judi online yaitu berupa sanksi pidana. Dalam upaya Preventif yakni melakukan patroli cyber dan menjalin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna mencegah timbulnya kejahatan perjudian secara online.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DI YAMAN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN YEMEN

Ananda Chrisna Panjaitan — Sat, 27 Jan 2024 02:28:54 +0000

Republik Yaman mengalami konflik perang saudara yang terjadi antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi yang merupakan warga negara Republik Yaman. Yaman diakui sebagai negara yang mempunyai kedaulatan. Namun kedaulatan tersebut disalahgunakan dengan mengizinkan intervensi Arab Saudi dan organisasi Unit Emirat Arab yang menimbulkan korban sipil dan anak-anak di Yaman. Kelompok Houthi melakukan koalisi dengan Iran dan menggunakan senjata perang yang dilarang oleh hukum perang. Pelanggaran tindak pidana internasional di Yaman telah merusak perdamaian dunia dan mengakibatkan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genosida dan kejahatan agresi menimbulkan korban. Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meminta agar Yaman menghentikan perang dan meminta agar berdamai, namun permintaan tersebut ditolak oleh pemerintahan Yaman. Penolakan tersebut semakin membuat korban bertambah banyak, sehingga masyarakat internasional meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan penegakan hukum di Yaman. Maka dari itu rumusan masalah artikel ini adalah apakah asas kedaulatan negara dapat dikesampingkan dalam penegakan hukum pidana internasional di Yaman. Hasil penelitian ini adalah bahwa tindak pidana internasional yang terjadi di Yaman sudah sangat mengganggu perdamaian dunia sehingga Yaman tidak dapat berlindung di dalam kedaulatannya dan DK PBB yang menjadi wakil dari masyarakat internasional dapat mengadili pelaku dengan mengajukan permasalahan tersebut ke Mahkamah Pengadilan Pidana Internasional sesuai dengan ketentuan Pasal 13 b Statuta Roma dan Piagam PBB.