Jurnal Aktual Justice

TINJAUAN YURIDIS IMPLIKASI POSITIVISME HUKUM DALAM MENGATASI PERMASALAHAN HUKUM DI INDONESIA

WAYAN SANTOSO — Tue, 07 Jan 2025 00:00:00 +0000

Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali dan berhak untuk diberikan perlindungan, keamanan, kehidupan yang layak, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang ada serta dalam hal ini wajib dijunjung tinggi oleh setiap individu dan negara juga harus mengakui keberadaan , menghormati, menghargai dan mengakui keberadaan Hak asasi manusia itu sendiri. Berkaitan dengan hak asasi manusia, perlindungan terhadap perempuan sendiri merupakan salah satu aspek dalam menghormati dan menghargai hak asasi manusia itu sendiri. Perempuan merupakan suatu kelompok dalam masyarakat di suatu negara. Secara lebih jelas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sendiri memang tidak mengatur secara khusus dan eksplisit mengenai adanya jaminan hak asasi manusia tehadap kelompok perempuan itu sendiri. Selain itu aturan –aturan yang ada juga diharapkan untuk dapat melindungi setiap warga negaranya. Aturan-aturan yang ada juga tentu dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum. Positivisme hukum yang ada dapat dilihat kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dapat dilihat dari tujuan diundangkannya KUHP teresebut apakah akan memberikan suatu perlindungan atas suatu kejahatan dan pelanggaran maupun untuk sebuah perangkat hukum yang secara tertulis untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat dan penguasa negara.

HARMONISASI TRADISI MEPERAS SENTANA DALAM PERSIDANGAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Tue, 07 Jan 2025 03:45:08 +0000

Adoption is a solution for couples unable to have children. In Bali, adoption involves a traditional ceremony known as meperas sentana, which holds spiritual and social significance under Balinese customary law. This study aims to analyze the reasons behind the performance of the meperas sentana ceremony prior to the child adoption process in the Denpasar District Court, examining both customary and formal legal aspects. The findings reveal that 52% of respondents understand adoption according to Balinese customary law, while 68% are familiar with adoption under national law. The varying levels of understanding highlight the need for increased socialization of both legal systems. This study provides insights into the importance of balancing the preservation of local traditions with compliance with national law in child adoption practices in Bali.

PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

I Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja, Anak Agung Ayu Meitridwiastiti — Tue, 07 Jan 2025 03:51:16 +0000

Human trafficking is currently still a problem that has not been completely solved in Indonesia because human trafficking is a transnational crime. The victims are usually employed as beggars, maids, domestic helpers, pornography and prostitution practices. The government in this case has also regulated the issue of human trafficking through Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking, as well as in the Criminal Code (KUHP). This crime of human trafficking often makes women as victim. Thus, this must be a big concern from the government and the community to avoid more victims in the future, because human trafficking, in this case women, is a deprivation of women's freedom of life and certainly is not in line with the principles of human rights. Although the laws and regulations clearly regulate and prohibit this human trafficking practice, there are still people who do not care about it and do not seem to be afraid of the sanctions for their actions. The method used in this study is the normative juridical legal research method, namely by using the statutory approach (Statute Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach).

Kejahatan Dunia Maya : Illegal Akses Dikaji Dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mar

Rizky Karo Karo — Tue, 07 Jan 2025 04:01:13 +0000

Kejahatan cyber telah menjadi perhatian nasional dan global karena sering terjadi tanpa memandang batas negara atau wilayah. Di tengah dinamika kompleks kejahatan cyber, Illegal Akses menonjol sebagai salah satu bentuk kejahatan yang semakin meningkat di era digital. Kondisi ini menunjukkan perlunya pilar hukum yang kokoh untuk menangani kasus-kasus Illegal Akses dan Mengadili Hacker dengan efektif. Prediksi akan mendudukinya kejahatan cyber sebagai salah satu kejahatan terbesar di masa mendatang memperkuat urgensi dalam menangani masalah ini. Jurnal ini akan menganalisis kasus peretasan situs web e-Dikbang Polri yang melibatkan terdakwa yang sengaja melakukan Illegal Akses terhadap sistem elektronik dengan tujuan memperoleh dan memodifikasi informasi elektronik milik orang lain. Analisis ini didasarkan pada putusan pengadilan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN. Mar. Dengan demikian, jurnal ini bertujuan untuk mengklarifikasi implikasi hukum dan keamanan informasi yang muncul akibat serangan siber tersebut. Pentingnya implementasi dan penegakan hukum yang efektif dalam menanggapi ancaman kejahatan cyber menjadi fokus dalam upaya mengatasi tantangan ini secara menyeluruh.

ANALISIS KUDETA MILITER MYANMAR TERHADAP PEMERINTAHAN SIPIL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Mochamad Khadafi Amir — Tue, 07 Jan 2025 04:04:51 +0000

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelanggaran yang dilakukan militer myanmar kepada warga negaranya dalam prespektif Hukum Pidana Internasional.Kudeta militer merupakan tindakan penggulingan pemerintahan yang berkuasa oleh kelompok mililiter,Kudeta militer biasanya seketika mendapat dukungan dari semua angkatan bersenjata negara,Sehingga kudeta militer seringkali identik dengan terjadinya aksi kekerasan oleh aparat keamanan negara terhadap warga sipil,Kudeta pertama kali terjadi di Myanmar tahun 1962. Yakni 14 tahun setelah negara yang saat itu dikenal sebagai Burma, merdeka dari pemerintahan kolonial Inggris.yang belum lama terjadi adalah kudeta militer pada bulan Februari 2021 dengan melengserkan aung dan suu kyi dari kursi pemerintahan.Dan ribuan orang yang dilaporkan merenggang nyawa.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

muhammad yusuf halimi — Tue, 07 Jan 2025 04:07:38 +0000

The existence of legal certainty in the context of decisions to postpone debt payment obligations is the main basis in the legal system which functions to regulate the rights and obligations between creditors and debtors. Postponement of debt payment obligations is a legal mechanism that provides debtors with the opportunity to overcome financial difficulties by maintaining business continuity without eliminating payment responsibilities to their creditors. However, legal certainty in implementing the decision to postpone debt obligations is a concern because it affects both parties. The aspect of legal certainty in this case includes aspects of protection of creditor rights as well as clarity of procedures that must be followed by debtors in managing their finances again. Consistent and clear law enforcement is needed to ensure that debt suspension decisions are not misused or avoided by parties who should be responsible. Transparent and fair actions of the judicial system are essential to maintain legal certainty, ensuring that the rights of both parties are respected. Apart from that, legal certainty also influences trust in the financial system as a whole. A high level of certainty will increase investor confidence and encourage economic growth, while uncertainty can hinder investment and economic growth. Thus, legal certainty regarding decisions to postpone debt payment obligations is very important in building a legal environment that is fair, transparent and adequate for all parties involved.
Keywords: Postponement of Debt Payments, Legal Certainty, Creditor Protection
1

ABSTRAK :
Keberadaan kepastian hukum dalam konteks putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang merupakan landasan utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban antara pihak kreditor dan debitur. Penundaan kewajiban pembayaran hutang adalah mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengatasi kesulitan keuangan dengan menjaga keberlangsungan usaha tanpa menyingkirkan tanggung jawab pembayaran kepada kreditornya. Namun, kepastian hukum dalam implementasi putusan penundaan kewajiban hutang menjadi perhatian karena mempengaruhi kedua belah pihak. Aspek kepastian hukum dalam hal ini mencakup aspek perlindungan terhadap hak kreditor serta kejelasan prosedur yang harus diikuti oleh debitur dalam mengelola kembali keuangannya. Penegakan hukum yang konsisten dan jelas diperlukan untuk memastikan bahwa putusan penundaan hutang tidak disalahgunakan atau dihindari oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Tindakan yang transparan dan adil dari sistem peradilan sangat penting agar kepastian hukum terjaga, memastikan bahwa hak- hak kedua belah pihak dihormati. Selain itu, kepastian hukum juga mempengaruhi kepercayaan dalam sistem keuangan secara keseluruhan. Tingkat kepastian yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara ketidakpastian dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kepastian hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang sangatlah penting dalam membangun lingkungan hukum yang adil, transparan, dan memadai bagi semua pihak yang terlibat.
Kata k