Jurnal Aktual Justice

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBERI DAN PENERIMA SUAP YANG DILAKUKAN MANTAN BUPATI TABANAN SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA

I Wayan Sumadiana, I Gusti Ngurah Aristiawan — Fri, 19 Jul 2024 03:31:33 +0000

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Korupsi merupakan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) dan untuk memberantasnya bukan perkara yang mudah, sehingga dibutuhkan cara yang luar biasa puladengan dukungan dan komitmen seluruh rakyat Indonesia, aparat negara dan profesionalisme aparat penegak hukum yang tentunya juga harus didukung dengan penyempurnaan perangkat undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi khususnya penyidik POLRI. pertanggungjawaban tindak pidana korupsi didasarkan kepada kerangka teoritik konsep negara hukum atau rechtsstaat, the rule of law dan teori pemisahan kekuasaan negara atau separation of power. Dalam undang-undang antara lain dalam: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun demikian koruptor masih belum kapok melakukan aksinya, selalu ada koruptor-koruptor baru sehingga diperlukan upaya yang efektif dalam penanggulangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian normative yaitu pendekatan Per Undang-Undangan (Statute-Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach).

KEPASTIAN HUKUM DAN HAK KONSTITUSIONAL: DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERLINDUNGAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Choirul Anam, Karyoto Ahmad — Fri, 19 Jul 2024 03:33:35 +0000

Putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) RI No. Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017 menjadi inovasi baru bagi perlindungan hak konstitusi warga negara di Indonesia. Hal ini karena putusan MK tersebut memberikan kepastian hukum bagi para penghayat kepercayaan di luar 6 (enam) agama yang diakui oleh Pemerintah RI. Dengan mempertimbangkan berbagai perlakuan diskriminasi yang diterima oleh para penghayat kepercayaan dan merugikan hak-hak konstitusinya sebagai warga negara dan hak-hak dasarnya sebagai manusia, MK berpendapat bahwa kata “agama” sebagaimana dimuat dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk “kepercayaan”. Penelitian normatif ini membuktikan bahwa konsekuensi hukum atas adanya putusan MK tersebut pada akhirnya memberikan kepastian dan jaminan bagi para penghayat kepercayaan untuk menganut dan beribadah sesuai kepercayaan serta tidak ada lagi diskriminasi untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, hingga bantuan sosial dari Pemerintah

PENGARUH PARIWISATA TERHADAP DISKRIMINASI REKRUTMEN PEKERJA PADA PERUSAHAAN DI BIDANG PARIWISATA

Ni Komang Ratih Kumala Dewi — Fri, 19 Jul 2024 03:35:29 +0000

Pariwisata merupakan kegiatan wisata yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki tujuan salah satu tujuan utamanya adalah untuk melakukan rekreasi. Sasaran yang dituju dari kegiatan wisata tersebut adalah untuk melihat objek wisata baik itu yang merupakan keindahan alam, kesenian, maupun kebudayaan. Penyediaan fasilitas-fasilitas pariwisata dapat dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dengan cara membangun usaha di bidang pariwisata. Hal ini karena pariwisata tentu akan berdampak pada terbukanya peluang terhadap pelaku usaha untuk membentuk usaha-usaha di bidang pariwisata. Berkenaan dengan beroperasinya usaha-usaha di bidang pariwisata dalam memberikan kepuasan bagi wisatawan, tidak terlepas dari peran pekerja didalamnya. Pekerja memiliki peran penting dalam beroperasinya usaha pariwisata mengingat peran pekerja sebagai roda penggerak Perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam tentang permasalahan pengaruh pariwisata terhadap aspek tenaga kerja di daerah pariwisata dan solusi untuk menghadapi konflik norma dalam Undang-Undang Kepariwisataan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait hak prioritas masyarakat setempat untuk memperoleh pekerjaan pada usaha pariwisata agar tidak bersifat diskriminasi. Pada pembahasannya Pariwisata memiliki pengaruh terhadap aspek ketenagakerjaan. Pengaruh pariwisata terhadap aspek ketenagakerjaan dapat berupa pengaruh yang positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif dari pariwisata adalah adanya pemberdayaan masyarakat setempat untuk menjadi pekerja di Industri Pariwisata yang dibangun yang mana hal ini telah didukung dalam ketentuan Undang-Undang Pariwisata dan Berdasarkan pada asas lex superior derogat legi inferiori, maka ketentuan mengenai pemberian hak prioritas bagi masyarakat setempat untuk menjadi pekerja bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang memberikan kesempatan yang sama untuk setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan.

ANALISA YURIDIS FLEKSIBILITAS PERJANJIAN PERKAWINAN DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NO. 69/PUU-XIII/2015

Wayan Santoso — Fri, 19 Jul 2024 03:37:24 +0000

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi titik cerah dalam konteks perjanjian perkawinan di Indonesia, karena mendorong fleksibilitas pembuatannya baik sebelum maupun saat perkawinan berlangsung. makalah ini didasarkan pada analisis normatif terhadap frasa-frasa dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) UU 1/1974 yang sebelumnya membatasi kebebasan individu untuk membuat perjanjian perkawinan hanya sebelum perkawinan dilangsungkan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut memungkinkan WNI yang menikah dengan WNA untuk memiliki hak milik atas properti, asalkan telah dibuat perjanjian pisah harta antara pasangan dalam perkawinan campuran tersebut. Hasil makalah ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya kepastian hukum dalam konteks perkawinan campuran dan memperkuat perlindungan hukum bagi WNI beritikad baik yang ingin memiliki properti di Indonesia. makalah ini juga memberikan pandangan yang lebih luas terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam mengatur dan mengembangkan hukum perkawinan di Indonesia.

KEWENANGAN MENGADILI OLEH BASWALU ATAS SENGKETA PROSES YANG DI ATUR DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Angri Dianto Kofi, Erikson Sihotang — Fri, 19 Jul 2024 04:09:57 +0000

Election Abstr is in accordance with what is mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, then based on the consideration of point (b) of Law no. 7 of 2017, considering: "That it is necessary to regulate general elections as an embodiment of a democratic constitutional system and with integrity in order to guarantee consistency and legal certainty as well as effective and efficient general elections. On the one hand, Bawaslu's authority in resolving process disputes is considered as a solution to a deadlock if there is a problem regarding the decision of the KPU, Provincial KPU, Regency/City KPU which is considered to be detrimental to election participants, or as a result of disputes between election participants, but on the other hand, this authority is also reaped. a number of problems, some of which were due to Bawaslu taking part in the election process which was the subject of the dispute. Normative Legal Research is a legal method or research carried out by examining existing library materials, more aimed at the Legislation and Laws approach by examining all laws and regulations that are properly related to the legal issue being handled to obtain objective law. (Legal Norms), regarding Bawaslu's relative adjudicating authority or adjudicatory authority relating to the authority to receive, examine, try and resolve cases in court. Conclusion Article 4 paragraph (1) Election Supervisory Body Regulation (Perbawaslu) Number 18 of 2018 concerning Amendments to Regulations General Election Supervisory Body Number 18 of 2017 concerning Procedures for Resolving Disputes in the General Election Process, suggests that special judicial institutions created to resolve election cases be more established and that the structure of existing judicial institutions in Indonesia cover all regions of Indonesia. Like the KPUD which is a branch of the KPU, the Provincial Bawaslu which is a branch of the central Bawaslu.

HAK PREROGRATIF KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM MENCALONKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Fransiskus Wake, I Nyoman Suandika, Ni Made Rai Sukardi — Fri, 19 Jul 2024 04:13:45 +0000

A political party is defined as an organization or association founded by an individual or group of individuals who seeks to place its members in government office for the purpose of carrying out desired political policies or programs. One thing that differentiates them from other associations is the matter of conveying a substantive interest in public affairs as part of their efforts to secure the election or election of their own representatives to public office through government policy. The right to nominate Pair Candidates for President and Vice President is the exclusive right of the parties participating in the election and is not permitted or there is no possibility at all for individual or independent Pair Candidates for President and Vice President other than those proposed by the political party or combination of political parties, and those proposed by non-party organizations. Normative Legal Research is a legal method or research carried out by examining existing library materials, more aimed at the Legislation and Laws approach by examining all laws and regulations that are properly related to the legal issue being handled to obtain objective law. (Legal Norms), regarding the Prerogative Rights of the General Chair of a Political Party in nominating the President and Vice President Conclusion Political Parties are national organizations and are formed by a group of Indonesian citizens voluntarily on the basis of the same will and ideals to fight for and defend the political interests of members , society, nation and state, as well as maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia