KEDUDUKAN DESA DALAM MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

  • I Gede Adnyana Universitas Ngurah Rai
  • Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi Universitas Ngurah Rai
Keywords: Kedudukan Desa, Pemerintahan Desa, Ketatanegaraan

Abstract

    Perubahan paradigma sistem ketatanegaraan berdampak kepada sistem hukum yang dianut selama ini lebih menitiberatkan kepada produk hukum yang berpihak kepada penguasa. Dalam era reformasi juga menuntut lembaga dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia untuk terus berkembang dengan harapan kebutuhan masyarakat terhadap demokrasi terpenuhi. Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia akhirnya terbagi menjadi beberapa bagian yaitu Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Desa. Penelitian ini menggunakan metodelogi penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai kepustakaan perundang-undangan. Kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kedudukan hukum yang mengikat dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Author Biography

Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, Universitas Ngurah Rai

Ibu Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi sebagai penulis kedua jurnal saya dan sebagai Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Ngurah Rai 

References

Isharyanto, D. E. (2016 ). Hukum Pemerintahan Desa ( Perspektif , Konseptualisasi , dan Konteks Yuridis ) . Yogyakarta : CV Absolute Media .
Muhaimin. (2020 ). Metode Penelitian Hukum . Mataram Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press



Hadi, A. M. (2020 ). Analisis Kelembagaan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia . Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung , Vol.1, No.1, Tahun 2020, doi/org/10.15575/km.v1i1.9698

I Ketut Asmara Jaya, I. W. (2015 ). Pelembagaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana , Vol. 03, No. 03, September 2015 .

Hasjimzoem,Y. (2014). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol.8, No.3, Juli-September 2014 doi.org/10.25041/fiatjusticia.v8no3.312

Rauf, M. A. (2016 ). Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia . Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1 No,2 Tahun 2016, dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v1i2.802

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara No. 7 Tahun 2014)
Published
2022-06-22
Abstract viewed = 11 times
downloaded = 10 times