IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM

  • I Nyoman Sudiardana Alumni Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNR
  • Yudistira Adnyana Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNR
Keywords: Implementasi kebijakan, Ijin Usaha Mikro dan Kecil

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan.2) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan tertib administrasi perizinan di Kecamatan Karangasem. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengkaji permasalahan menggunakan teori Donald Van Meter dan Van Horn. Hal ini dikarenakan  ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang ditetapkan secara snowbaling sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan daftar wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya metode dan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada tahap akhir analisis dilakukan penyajian hasil data yang dipaparkan dengan teks yang bersifat naratif. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh: 1) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ditinjau dari segi standar dan sasaran kebijakan sudah berjalan sesuai ketentuan tetapi masih perlu ditingkatkan, dari segi sumber daya manusia sudah cukup secara kuantitas tetapi secara kualitas masih perlu ditingkatkan, dari segi komunikasi telah berjalan melalui sosialisasi sampai ketingkat banjar terkait proses pengurusan ijin, dari segi social, ekonomi dan politik, telah berjalan dengan baik karena penerbitan ijin sesuai dengan mekanisme, sedangkan dari segi disposisi implementator sudah berjalan dengan baik. 2) Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan tertib administrasi perizinan pada Kantor Camat Karangasem pelaksanaannya berdasarkan mekanisme, memperingan persyaratannya dan tanpa biaya, pemeriksaan permohonan ijin. firivikasi dan penerbitan dilakukan dengan cepat, sedangkan pencabutan ijin dilakukan oleh Camat bagi pengusaha yang melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

Published
2017-08-31
How to Cite
Sudiardana, I. N., & Adnyana, Y. (2017). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM. Jurnal Widyanata, 14(02), 124-133. Retrieved from http://ojs.unr.ac.id/index.php/widyanata/article/view/225
Abstract viewed = 21 times
downloaded = 43 times