URGENSI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL NON FISKAL TERKAIT FASILITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI BIDANG KEIMIGRASIAN DI INDONESIA

  • Putu Eka Trisna Dewi Universitas Ngurah Rai
  • Ni Ketut Wiratny Universitas Mahendradata
Keywords: non-fiscal, investment, One Stop Integrated Service policy.

Abstract

Investment is any form of investment activities, either by domestic investors or foreign investors to do business in the territory of the Republic of Indonesia. In principle, investment is done without discrimination. The Government provides non-licensing services for investment, namely all forms of ease of fiscal services, and non-fiscal services as well as information on investment, in accordance with the provisions of legislation. Special non-fiscal services the government has issued a policy conducive to the acceleration of services. The policy is One Stop Integrated Service. This policy aims to assist investors in obtaining ease of services, fiscal facilities, and information on investment. One form of One Stop Integrated Service policy is the immigration facilities provided to foreign investors investing in Indonesia. It is expected that with this policy investment in Indonesia will increase and have a positive impact on the life of local people.

Author Biography

Ni Ketut Wiratny, Universitas Mahendradata

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahendradata

References

1. Buku
Adolf, H dan Chandrawulan, A. (2004). Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO). Jakarta : Rajawali.
Ali, A. (2002). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
Aminuddin, I. (2007). Hukum Penanaman Modal Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Bruggink, JJ.H. (2011). Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum, terjemahan Sidharta, B.A, Bandung, Citra Aditya Bakti.
Dirdjosisworo, S. (1999). Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
Ilmar, A. (2007). Hukum Penanaman Modal di Indonesia cet. Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Marzuki, P.M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
Rakhmawati, R. (2004), Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Malang: Bayu Media.
Salim, Hs. (2007), Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada.
Salim, H dan Sutrisno, B. (2014), Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
Sidharta, B.A. (2006), Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
Supancana, i.B.R. (2006). Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
Syahrani, R. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

2. ARTIKEL INTERNET
www.thebusinessdictionary.com, diakses pada 3 Juni 2017
Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com, diakses pada diakses pada 3 Juni 2017
https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/, diakses pada 3 Juni 2017

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
Published
2018-06-20
Abstract viewed = 4 times
downloaded = 1 times