PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Penelitian di Koperasi Bina Sejahtera Kabupaten Badung)

  • A.A.Istri Maha Dewi
  • Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi
Keywords: Perjanjian Kredit, Koperasi, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Abstract

Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi rill dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan termasuk juga koperasi, namun demikian untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang cukup sulit. Hal ini berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga non-perbankan khususnya koperasi melalui prosedur simpan pinjam. Pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam ini dapat meringankan beban masyarakat, karena kredit yang diberikan koperasi simpan pinjam tanpa melalui prosedur yang sulit dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan, yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Bina Sejahtera di Kabupaten Badung. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data  yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Perjanjian kredit yang diberikan oleh Koperasi Bina Sejahtera selaku kreditur dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimulai dari pengisian blangko / formulir permohonan kredit oleh calon debitor yang dilanjutkan dengan pihak koperasi melakukan penelitian di lapangan apakah debitor benar benar sebagai pegawai negeri sipil sesuai data yang ditulis oleh debitor dan penelitian terhadap kemampuan calon debitor untuk melunasi utangnya. Dan diakhiri dengan pencairan dana kredit oleh koperasi kepada debitor sebesar plafond pinjaman 60% dari gaji bersih pegawai menurut golongan / pangkat yang dimiliki nasabah / debitor 2) Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Bina Sejahtera apabila debitur wanprestasi adalah melalui mekanisme pemanggilan Debitur. Pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui alasan debitur belum melunasi hutangnya melalui dialog antara kreditur dengan debitur. Apabila upaya tindakan pemanggilan tersebut tidak berhasil maka staf dari koperasi mendatangi rumah debitur dan upaya terakhir tindakan selanjutnya membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemanggilan paksa.

Published
2018-11-01
Abstract viewed = 90 times
downloaded = 36 times