PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN NOMINEE TENTANG PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA ASING (WNA) DITINJAU DARI PASAL 26 AYAT (2) UUPA

  • Ni Putu Tanjung Eka Wijayani
  • Luh Nila Winarni
Keywords: Nominee, warga negara asing, kekaburan norma, akta notaris

Abstract

Perjanjian nominee merupakan perjanjian yang dibuat antara seseorang yang menurut hukum tidak dapat menjadi subyek hak atas tanah tertentu (dalam hal ini Hak Milik atau Hak Guna Bangunan). Dalam hal ini yakni seorang WNA dengan seorang WNI, yang dimaksudkan agar WNA penguasai (memiliki) tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan tersebut (secara de facto), namun secara legal-formal (de jure) tanah yang bersangkutan diatasnamakan WNI. Adanya kekaburan norma dalam Pasal 26 ayat (2) perihal apakah perbuatan hukum yang orang asing/WNA dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta nominee berlaku untuk satu tahun dan setelahnya apabila tidak dialihkan akan jatuh kepada negara memiliki makna dan maksud yang sama dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3). Hal tersebut menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat Pasal 26 ayat (2) secara implisit melarang bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk memindahkan hak atas tanah dari WNI kepada orang asing/WNA adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara. Sebab kalimat yang menyatakan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing di dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA tersebut menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam (multitafsir) sehingga timbul keragu-raguan yang bermuara pada kaburnya norma tersebut (vague van normen).

Published
2018-11-01
Abstract viewed = 174 times
downloaded = 81 times