PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT YANG DIJADIKAN TEMPAT PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH

(Studi Kasus di Banjar Silungan, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar)

  • Anak Agung Gede Bagus Jaya Kusuma Alumni Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Ngurah Rai
  • Luh Nila Winarni Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Ngurah Rai
Keywords: Tanah Adat, Sengketa, Pendidikan, Pemerintah Daerah

Abstract

Hukum adat memandang tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting,karena tanah merupakan sumber kehidupan dan penghidupan mereka.Demikian pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia,sehingga apapun akan dilakukan untuk memiliki ataupun menguasai tanah tersebut,dan hal ini sering menimbulkan sengketa di antara mereka. Semakin sempitnya lahan untuk pembangunan menyebabkan lahan-lahan adat milik masyarakat hukum adat ,menjadi perhatian Pemerintah sebagai alternative dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum,khususnya yang akan digunakan sebagai tempat pendidikan.Seperti sengketa yang terjadi antara masyarakat Banjar Silungan ,khususnya Desa Lodtunduh, yang tanahnya akan digunakan sebagai tempat pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Dari latar belakang ini dapat ditarik Rumusan Masalah antara lain :Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Yang Dijadikan Tempat Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah? dan Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan Sengketa
Tanah Adat Yang Dijadikan Tempat Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah?
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris(yuridis empiris),untuk menjawab permasalahan mengenai Penyelesaian sengketa tanah adat yang dijadikan tempat pendidikan oleh Pemerintah Daerah di Banjar Silungan Desa Lodtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Menganalisa penyelesaian sengketa tanah adat dan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa,serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah adat yang dijadikan tempat pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
Dalam penelitian ini menggunakan Teori Konflik dari sarjana Ralf Dahendrof, dan juga Teori Badan Hukum di antaranya Teori Fiksi,Teori Orgaan dan Teori Kekayaan Bersama serta Teori Kepastian Hukum dari Thomas Hobbes.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa tanah adat antara masyarakat Banjar Silungan Desa Lodtunduh dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar dapat diselesaikan dengan caraMediasi yaitu menggunakan pihak ketiga sebagai Mediator.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Data primer diperoleh langsung dari lapangan/obyek yang menjadi lokasi sengketa dan data sekunder diperoleh dari perpustakaan ,buku-buku ataupun artikel. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan teknik pengolahan data kualitatif,kemudiansemua data yang diperoleh tersebut diedit. Data yang telah diedit kemudian dianalisis dengan teknik deskriptifyaitu menguraikan apa adanya dari suatu kondisi atau realita hukum dan non hukum yang dikaji dengan teori-teori atau asas-asas umum di bidang hukum.Semua data yang diperoleh dan keseluruhan hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif analis, yaitu dengan memaparkan secara rinci dan lengkap[ segala pesoalan yang terkait dengan masalah yang diteliti disertai dengan usulan-usulan sesuai dengan teori-teori
yang dipergunakan.

Published
2018-11-01
Abstract viewed = 62 times
downloaded = 41 times